POSO, MERCUSUAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Opini WTP tersebut merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut dibawa kepemimpinan Darmin A Sigilipu dan Samsuri.
Predikat opini WTP disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulteng, Muhaimin melalui meeting zoom virtual di ruang Pogombo Kantor Bupati Poso yang dihadiri Bupati Poso, Darmin A Sigilipu; Wakil Bupati (Wabup), Samsuri; Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso, Yan Guluda, Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, serta dan sejumlah pejabat Pemkab Poso, Jumat (12/6/2020).
Bupati Poso mengatakan pihaknya sangat bersyukur bahwa ditengah pandemi COVID-19 Pemkab Poso mampu mempersembahkan yang terbaik bagi tanah Poso.
Pihaknya berterima kasih dan mengapresiasi kinerja seluruh OPD atas sinergitas yang terbangun selama ini serta dukungan dari legislatif Kabupaten Poso sebagai mitra kerja pemkab, dan dukungan seluruh stakeholder masyarakat Poso.
Wabup Poso dalam kesempatan itu mengatakan sistim pengawasan harus dibudayakan secara berjenjang dari pejabat kepala seksi hingga pejabat tingkat atas.
“Sistem kepatuhan dan pengawasan secara berjenjang sangat diperlukan untuk dibudayakan,” ucapnya.
Selain Kabupaten Poso, Kota Palu dan Kabupaten Banggai Laut (Balut) juga mendapat predikat opini WTP atas LKPD tahun 2019 oleh BPK Perwakilan Sulteng.
LAPORAN KEUANGAN SESUAI KRITERIA
Kepala Badan Keuangan dan Aset Pemkab Poso, Sukimin menyampaikan Poso kembali meraih opini WTP karena mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai kriteria penilaian BPK.
Menurut Sukimin, keterlibatan pimpinan daerah yakni Bupati, Wabup dan Sekkab dalam dua tahun ini sangat baik dalam pengawasan terkait LKPD.
“Intinya Bupati Poso, Wabup dan Sekkab, pimpinan DPRD dan seluruh pimpinan OPD memiliki komitmen dan tanggung jawab sehingga OPD mampu menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang diperlukan. Dan memang laporan kita memenuhi criteria, yakni SAP (standar akuntasi pemerintah) sehingga kita kembali meraih predikat WTP tahun ini,” jelas Sukimin.
Diakuinya, masih ada temuan, namun dari tiga kabupaten/kota di Sulteng (Kota Palu, Kabupaten Poso dan Balut)) yang meraih predikat WTP (Jumat, 12/6/2020), Poso paling sedikit. “Namun soal temuan yang dmaksud hanya merupakan koreksi sistem pengendalian intern dan soal kepatuhan. Soal kepatuhan meyangkut sisa lebih bayar dan itu sudah ditindaklanjuti oleh Pemkab Poso sebelum LHP diserahkan oleh BPK,” terangnya.
ASET TIDAK ADA TEMUAN
Lanjut Sukimin, persoalan aset yang sering menjadi temuan dan menjadi momok bagi semua kabupaten, namun tahun ini tidak ada untuk Pemkab Poso. “Yang patut juga kita syukuri, persoalan aset dan pengelolaan kas tidak lagi menjadi temuan bagi Pemkab Poso tahun ini. Semua ini tidak lepas dari kerja keras dan tanggung jawab kita semua, terutama Bupati, Wabup dan Sekkab,” tambahnya.
Dia berharap dalam LHP BPK tahun mendatang Poso benar-benar sudah ‘zero’ temuan. ULY
