TANAMODINDI,MERCUSUAR- Berdasarkan evaluasi dan kunjungan ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, yang mempekerjakan pegawai honorer, sehingga diperoleh masih banyak dari honorer itu yang tidak jelas mejanya, untuk itu Pemkot akan melakukan rasionalisasi.
Hidayat, saat memimpin langsung Rapat Evaluasi Rasionalisasi Birokrasi di ruang rapat Bantaya Kota Palu, Senin, (5/8/2019) menyampaikan, bahwa rasionalisasi birokrasi Pemkot Palu yang efisien dan efektif berbasis budaya termasuk misi keempat yang pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Selain itu, Wali kota mengatakan saat ini sebutan ASN terbagi atas dua yaitu PNS dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurut Hidayat, terlalu banyak pegawai honorer yang ada di kantor-kantor setiap OPD, namun itu belum diketahui apakah Pemkot memiliki kelebihan pegawai atau kekurangan pegawai. Untuk pegawai P3K hampir setiap daerah yang menolak. Menurut Hidayat hanya di Kota Palu, honorer dengan upah paling tinggi Rp1 juta, karena di daerah lain ada yang yang hanya Rp600 ribu hingga Rp250 ribu.
Hidayat menjelaskan, tahun ini upah honerer akan disamakan semua dengan gaji ASN dan sekarang ini gaji ASN mencapai Rp 47 miliar selama satu tahun hanya yang dianggarkan, dan jumlah itu bervariasi yang paling tinggi Rp1 juta untuk tenaga honorer.
“Bagaimana bila nantinya disamakan antara Rp2-3 jutaan, maka bangkrut Pemkot, hanya untuk gaji P3K. Di satu sisi pegabungan dan perampingan OPD memaksa Pemda dengan Undang Undang tentang ASN untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Wali kota menginginkan agar pegawai-pegawai honorer yang tidak memiliki tempat duduk/meja tersebut dikumpul dan dapat dirasionalisasikan kembali untuk ditempatkan di tempat lain. Selain itu jangan ada jabatan-jabatan yang bersifat ganda, sebab sudah ada di OPD lain, namun muncul lagi di bidang lain, maka Pemkot mendorong kelembagaan ada alur-alur pelayanannya sehingga jelas tugas dan fungsinya.
Dia mengatakan, tahun 2016 telah dia sampaikan, jika ada honorer yang tidak ada kursi dan meja dikumpulkan, dari pada tidak ada meja lebih baik dimanfaatkan tenaganya ditempat lain, tetapi waktu itu penyampaian semua OPD ini honorer dipakai semua.
“Penyampaian dari OPD, honorer semua itu dipakai. Tapi pas ditinjau, tidak ada tempat duduknya. Nah ini yang kita ingin rasionalisasi lagi kembali. Supaya setiap honorer itu punya meja, tempat duduk, bahkan komputernya masing-masing,” jelasnya. ABS
