TANAMODINDI, MERCUSUAR – Agustus 2021 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu akan meluncurkan kartu pin berlangganan perparkiran di Kota Palu, sehingga diharapkan pada 2022 sudah bisa diterapkan.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, Selasa (15/6/2021) mengatakan, pihaknya melalui Dinas Perhubungan Kota Palu telah menyiapkan sistemnya yang bekerjasama dengan pihak perbankan untuk proses pembayaran tahunan.
Bukan hanya sistem yang telah disiapkan Dishub, namun juga Peraturan Wali Kota (Perwali), dimana Pemkot memberikan dua opsi bagi masyarakat yakni membayar parkir berlangganan sebesar Rp.250.000 ribu per tahun atau membayar seperti biasanya sebesar Rp.2000.
Parkir berlangganan ini berlaku untuk parkir ditepi jalan, Pemkot tinggal menyelesaikan masalah sistemnya dengan menggunakan kartu untuk yang berlangganan, hal ini jauh lebih murah hitunganya.
Hadianto meminta pada Dishub Palu di Bulan Agustus tahun 2022 dipersiapkan semua baik sistemnya dan Perwali untuk revitalisasi Perparkiran berlangganan.
“Alhamdullilah kita menandatangani Perwalinya, saya berharap di bulan Agustus perwalinya sudah jalan sosialisasinya, oleh karena itu saya minta semua instrument dan instruktur sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk kerjasamanya,”kata Hadianto.
Untuk revitalisasi transportasi umum, tambah dia, Pemkot Palu mendapatkan bantuan sebesar Rp30 miliar dan tahun ini bertahap pencairanya sebesar Rp.5 miliar dari Kementerian Perhubungan untuk Terminal Mamboro.
“Tahun ini kita mendapatkan bantuan Rp.30 miliar, dimana bantuan ini tadinya tidak ada, maka itu direncanakan lebih baik agar semua angkutan umum dan bus dapat masuk kedalam terminal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Hadianto mengakui masih begitu banyak hal yang belum dicapai sehingga membutuhkan kerja sama yang lebih baik. “Masih membutuhkan kesepahaman, koordinasi yang lebih baik dan yang paling utama dan terpenting yakni membangun rasa kepercayaan,”kata dia.
Lebih lanjut hadi menerangkan bahwa dalam 100 hari kerja untuk Palu Mantap Bergerak, ada empat hal yang menjadi isu sentral yang dimasukan sebagai upaya dalam melakukan kerja.
“Pertama peningkatan pelayanan publik, pelayanan kependudukan, kesehatan dan kedisiplinan ASN. Ini menjadi issu yang sangat santer,” ujarnya
Selanjutnya, kata dia, terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, di dalamnya percepatan penyelesaian dana stimulan yang juga menjadi isu sentral yang ditanggapi serius oleh masyarakat karena menyangkut apa yang menjadi hak mereka.
Isu lain yakni penyelesaian pembangunan huntap dan Jembatan 4 Palu. Selain itu percepatan penanganan kasus Covid-19.
“Keempat adalah pencapaian apa yang telah kita lakukan dalam 100 hari kerja dan membangun kerangka 53 program prioritas yang merupakan visi misi Pemkot saat ini,”tutupnya. ABS
