TAIPA, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengatakan, salah satu kelemahan Pemerintah Kota Palu, yaitu belum secara masif memberikan informasi kepada masyarakat, terkait program-program kerja yang dibangun oleh pemerintah.
“Bukan dibangun secara fisik, tetapi dibangun dalam kerangka perencanaan daerah kita. Ini yang belum terinformasikan secara masif,” ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu tahun 2024 di Taipa Beach, Rabu (15/3/2023).
Ia menjelaskan, berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Palu telah menyalurkan bantuan usaha kepada masyarakat, baik secara tunai yang dialokasikan sebesar Rp2 juta per-rumah ataupun non-tunai, dalam bentuk peralatan usaha.
Begitupun dengan alokasi anggaran di tahun 2023 ini, penguatan pelayanan yang diterapkan, penguatan insentif yang diberikan, serta penguatan perlindungan masyarakat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang juga diusahakan untuk dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat.
“Hal-hal ini yang harus terinformasikan secara masif kepada masyarakat dan secara berkesinambungan. Begitupun dengan program pelayanan kesehatan secara gratis setiap Jumat, penanganan Stunting dan gizi buruk yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu yang menyentuh sekitar 1.500 rumah dan setiap rumah mendapat sekitar Rp500 ribu setiap bulannya dalam waktu enam bulan, ini semua harus tersampaikan,” tekannya.
Selain itu juga, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu melaksanakan pelayanan yang semakin mendekatkan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu menyalurkan beasiswa kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, agar masuk ke perguruan tinggi dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp2 miliar setiap tahunnya.
Hal tersebut, katanya mulai digerakkan di tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023. Semua informasi tersebut harus sampai kepada masyarakat Kota Palu, agar masyarakat mengetahui dan mencari tahu bagaimana bisa mendapatkan program Pemerintah Kota Palu ini.
“Kalau ini hanya tersampaikan pada saat kegiatan seremoni saja, maka akan menjadi tanda tanya besar. Apakah semua atau sebagian masyarakat kita mengetahui dari program ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, wali kota menekankan kepada para lurah, camat, dan seluruh OPD agar informasi berkaitan dengan program Pemerintah Kota Palu harus tersampaikan baik kepada masyarakat. Jika masyarakat sebagai penerima tidak merasakan manfaatnya, berarti Pemerintah Kota Palu melaksanakan program yang sia-sia, sehingga pemerintah kata dia, tidak akan optimal dalam melakukan evaluasi dan menindaklanjuti evaluasi tersebut.
Kalau ini benar-benar diterapkan secara sistematis dengan mekanisme dan informasi yang baik, maka kemudian di tahun 2023 Pemerintah Kota Palu sudah mengetahui kelemahannya.
Wali Kota berharap, pada Juli 2023 mendatang, program kemitraan dengan pihak Bank Mandiri terkait dengan Smart City Kota Palu harus mampu terealisasi, karena ada beberapa hal yang diharapkan tahun ini dapat berjalan dengan baik, seperti program Satu Data Kota Palu, program digitalisasi kecamatan dan kelurahan, serta digitalisasi pelayanan kepada masyarakat yang nantinya akan digabungkan dalam program digitalisasi ‘One Touch Info Kota Palu’
“Saya berharap, ini semua mendapat dukungan yang baik dari semua kita. Mari kita bekerja cepat dan bergerak lebih masif serta berbuat dengan penuh rasa cinta yang lebih untuk Kota Palu agar percepatan-percepatan dapat kita lakukan dengan lebih baik,” harapnya. RES
