TANAMODINDI, MERCUSUAR- Pemerintah Kota Palu terus melakukan upaya koordinasi antara perangkat daerah, lurah dan NGO dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Kota Palu. Untuk mempermudah kerja di lapangan kini dibentuk lagi kelompok kerja yang masing -masing menangani bidang mulai dari bidang ekonomi, infrastruktur dan lainnya.
Hal ini dikatakan Wali Kota Palu, Hidayat, saat memimpin langsung pertemuan dalam rangka menguatkan koordinasi dan melancarkan sistem penanganan bencana di Kota Palu, di ruang rapat Bantaya Setda Palu, Selasa (27/08/2019).
Pertemuan yang digagas oleh pihak BPBD Kota Palu tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan instansi terkait camat dan lurah serta sejumlah organisasi dan cluster penanganan bencana di wilayah Kota palu.
Sejumlah pokok pembahasah, yakni progres dan permasalahan penanggulangan bencana pada fase pascabencana 2019, progres hunian sementara yang dibangun oleh PUPR dan NGO pada 1 Agustus 2019 serta rekapitulasi relokasi pilihan hunian tetap (huntap) korban gempa bumi, tsunami dan likuefaksi menurut kecamatan dan kelurahan per 10 Agustus 2019.
Wali Kota Palu berharap kepada para NGO agar bersinergi dengan Pemerintah Kota Palu dalam hal list pelaporan sudah sejauh mana progress kerja di lapangan dan harus ada laporan ke pihak BPBD Kota Palu.
“Jangan hanya koordinasi NGO berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau kelurahan namun ke pihak yang lebih berkompeten dalam hal in pihak BPBD Kota Palu,”jelasnya.
Hidayat menawarkan kepada pihak NGO bisa berkantor di kantor wali kota agar lebih memudahkan koordinasi. Dalam kesempatan tersebut Ia juga menyesalkan ada warga yang mengambil kunci bilik huntara namun tidak ditempati.
Sejauh ini, informasi yang dia terima bahwa warga itu baru menempati huntara ketika ada penyaluran bantuan. “Olehnya kami telah ambil langkah tegas dengan mengambil alih bilik Huntara yang tidak ditempati tersebut dan diserahkan kepada warga yang lebih membutuhkan,” tegasnya. ABS
