BALAROA, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid mengatakan, selama dirinya menjadi wali kota sekitar tiga tahun ini, salah satu masalah utama di Kota Palu adalah kehadiran pasar yang representatif.
Menurut wali kota, pasar-pasar strategis yang ada di Kota Palu, seperti Pasar Masomba, Pasar Inpres Manonda, serta Pasar Lasoani, belum menunjukkan sebuah pasar yang representatif yang dimiliki oleh sebuah ibu kota provinsi.
Salah satu contohnya, Pasar Inpres Manonda yang masih bebenturan dengan permasalahan sengketa, sehingga Pemerintah Kota Palu terhalang untuk membangun pasar yang representatif.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat menghadiri halalbihalal bersama Asosiasi Forum Pedagang Pasar (AFPP) se-Kota Palu, dengan tema “Bersama Bergerak Cepat Membangun Kota Palu, di area Pasar Inpres Manonda, Senin (27/5/2024).
“Saya berharap, proses sengketa Pasar Manonda ini secepatnya berakhir, agar pembangunan pasar yang representatif untuk Pasar Inpres Manonda, betul-betul bisa kita wujudkan,” ujar wali kota.
Wali kota meyakini, Pemerintah Kota Palu mampu membangun pasar modern untuk Pasar Inpres Manonda, karena pasar ini sangat strategis. Ketika pasar ini diubah menjadi pasar yang representatif, pasti akan berkembang dengan baik.
“Saya berusaha untuk memberikan keringanan seringan-ringannya kepada masyarakat. Hanya memang kita butuh sinergitas, karena yang bersumber dari masyarakat, akan kembali kepada masyarakat. Kenapa para pedagang menjual di luar pasar, karena memang keadaan pasar kita belum layak,” ujar wali kota.
Wali kota mengatakan, banyak aset pasar di Kota Palu, tapi tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu. Semua itu tidak bisa disalahkan, karena kota ini hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala, sehingga kata wali kota, hampir sebagian besar aset ini hasil peralihan dari Kabupaten Donggala dan pencatatan asetnya tidak jelas.
“Itu yang melemahkan pemerintah, sehingga Pemerintah Kota Palu tidak bisa bangun. Persyaratan membangun itu, barang yang dibangun harus barang milik Pemerintah Kota Palu,” kata wali kota.
Halalbihalal yang dilaksanakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu ini, diikuti sejumlah pedagang pasar yang ada di Kota Palu.
Wali kota berharap, delapan forum pedagang pasar yang sudah terbentuk, semakin menguatkan hubungan persaudaraan, sehingga mampu mengawal kebijakan pemerintah dan memperhatikan apa yang menjadi aspirasi para pedagang.
“Semoga apa yang menjadi harapan pedagang, betul-betul bisa terwakilkan dengan adanya forum ini. Forum harus proaktif berkomunikasi dengan dinas terkait,” ujarnya. ABS
