DUYU, MERCUSUAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu bersama BPJS Kesehatan cabang Palu sudah sejak dua tahun berkomitmen Universal Health Coverage (UHC) dimana menjamin kesehatan warga tidak mampu agar bebas biaya berobat.
Demikian dikatakan, Wali Kota Palu, Hidayat saat bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama penyintas di Huntara PUPR Kelurahan Duyu didampingi Kadis Sosial Kota Palu Romy Sandi, Selasa (19/5/2020).
Dalam kesempatan tersebut hadir pula pejabat Kelurahan duyu, pihak Puskesmas Sangurara, para tokoh masyarakat dan penghuni huntara PUPR duyu.
Hidayat mengatakan, Pemkot menyiapkan Rp30 miliar dana untuk penambahan BPJS Kesehatan, demi mebdapatkan pelayanan ruang kelas 3 di rumah sakit bagi warga yang selama ini membayar iuran BPJS secara mandiri, namun tidak mampu lagi untuk membayarnya maka akan dibayarkan melalui penambahan BPJS serta kepesertaan warga yang sama sekali belum terdata.
Selain itu ada lagi bantuan bagi warga melalui data terpadu kesejahteraan sosial yang diperuntukan bagi warga yang berhak, sehingga nantinya data warga tersebut sudah masuk sampai Juli 2020 dan tentunya data warga yang berhak, dan diharapkan pihak kelurahan bisa segera melaporkannya dengan didampingi tim Pendamping Keluarga Harapan ( PKH) dan tim Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM).
Dimoment silaturahmi tersebut, Hidayat memberikan kesempatan kepada warga agar membentuk kelompok usaha sesuai dengan usaha yang akan dikelola semisal pembuatan kerupuk, kue tradisisional atau kerajinan. Dan bahkan usaha cukur rambut atau apa saja yang berkaitan dengan usaha, dan Pemkot menyiapkan dalam bentuk barang pendukung usaha.
Tentunya kelompok usaha bersama tersebut bisa langsung menemui wali kota dengan melampirkan nama-nama warga yang mau membuka usaha atau menyampaikannya kepada pihak kelurahan agar langsung ditindaklanjuti.
Ia menyampaikan kepada warga secara bersama sama menepis berbagai isu yang tidak benar di tengah pandemi Covid-19. Diakuinya bahwa di tengah mewabahnya pandemi virus corona ini, tidak sedikit berita-berita yang tidak berdasarkan fakta tersebar di masyarakat.
“Beda halnya suasana bencana alam 28 September 2018 lalu dengan bencana non-alam yang saat ini sedang dihadapi di hampir seluruh belahan dunia. Kalau berita hoaks tersebar, jangan menyebar berita hoaks yang dapat menurunkan imun warga,” ujarnya. ABS