TANAMODINDI, MERCUSUAR – Pemerintah Kota Palu, yang diwakili oleh Plt. Asisten Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu, Rahmat Mustafa, turut serta dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Selasa (4/3/2025). Rapat yang diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sekaligus membahas akselerasi sertifikasi produk halal.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga strategi ekonomi nasional. Dengan mayoritas penduduk dunia yang beragama Islam, kehalalan produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Sayangnya, Indonesia masih tertinggal dalam produksi dan ekspor produk halal dibandingkan negara-negara non-Muslim seperti Brasil dan India.
Survei terbaru menunjukkan, 87,2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk bersertifikat halal, menandakan pentingnya jaminan kehalalan dalam membangun kepercayaan konsumen. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa nilai pasar produk halal dunia diperkirakan mencapai Rp20.640 triliun pada 2024. Namun, Indonesia baru menguasai sekitar 3,2 persen dari total nilai tersebut.
Salah satu tantangan utama dalam percepatan sertifikasi halal adalah keterbatasan rumah potong hewan (RPH) bersertifikat halal. Dari 500 RPH yang ada di Indonesia, hanya 50% yang memenuhi standar kehalalan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya menambah jumlah tenaga profesional di sektor halal, termasuk 80.000 juru sembelih halal, serta meluncurkan program “Satu Desa, Satu Juru Sembelih Halal” bekerja sama dengan Kementerian Desa.
Selain pembahasan sertifikasi halal, rapat ini juga menyoroti kondisi inflasi nasional. Menteri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Indonesia mencatat deflasi sebesar -0,09% secara tahunan (YoY) pada Januari 2025. Deflasi ini terjadi bukan karena penurunan daya beli masyarakat, tetapi sebagai hasil dari efisiensi pasar dan stabilisasi harga.
Inflasi di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga komponen utama, yaitu inflasi bergejolak (volatile food), inflasi administrasi (administered prices), dan inflasi inti (core inflation). Meskipun terjadi deflasi, daya beli masyarakat tetap stabil, yang terlihat dari pertumbuhan konsumsi makanan dan minuman sebesar 2,25 persen, serta kenaikan sektor perawatan pribadi dan jasa sebesar 8,4 persen.
Pemerintah daerah diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat sertifikasi halal guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. RES
