BESUSU BARAT, MERCUSUAR – Ribuan massa yang terdiri dari pengendara ojek online (ojol),
mahasiswa, dan masyarakat umum turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Sam Ratulangi, Senin (1/9/2025).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA itu berlangsung damai dan tertib. Pukul 13.00 WITA, Wali
Kota Palu Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, secara langsung
menemui massa demonstran untuk mendengarkan aspirasi dan menyampaikan klarifikasi atas sejumlah
isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Dalam dialog terbuka tersebut, wali kota menegaskan komitmennya untuk melakukan perubahan
menyeluruh di Kota Palu, termasuk tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada
masyarakat.
“Saya merubah Kota Palu ini betul-betul berubah, pemerintahnya juga ikut berubah, melayani
masyarakat. Hanya saja jangan kita beranggapan buruk terhadap pemerintah,” tegasnya di hadapan
massa aksi.
Menanggapi isu kenaikan pajak, wali kota menyampaikan, tidak ada pemberlakuan pajak khusus untuk
pelaku UMKM. Yang ada hanyalah retribusi daerah dengan nilai sekitar Rp3.000 per hari, yang selama
ini bahkan hampir tidak dipungut.
Terkait pajak 10 persen di rumah makan, pihaknya menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada
regulasi nasional. Namun, ia membuka ruang evaluasi agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
Isu paling krusial dalam aksi tersebut adalah dugaan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 1000 persen. Wali kota secara tegas menyatakan, kebijakan tersebut
telah dibatalkan.
“Saya pastikan naik 1000 persen itu tidak ada lagi. Ini adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat
agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Saya akui, sosialisasi dari pemerintah sangat minim dan ke
depan tidak boleh lagi seperti itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, lonjakan tersebut hanya terjadi di sejumlah zona, seperti Kelurahan Layana Indah,
akibat perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berupa hutan menjadi kawasan ekonomi.
Sebagai tindak lanjut, wali kota mengundang perwakilan korlap aksi, pimpinan lembaga kemahasiswaan,
serta komunitas ojol untuk mengikuti rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang.
Wali kota juga menegaskan, seluruh penerimaan pajak akan digunakan sepenuhnya untuk
pembangunan Kota Palu, termasuk dalam upaya pemulihan pascabencana.
“Kalau ditanya, kemana pajak yang diberikan oleh masyarakat? Itu untuk perubahan Kota Palu. Tetapi
demi Allah, tidak ada keinginan saya untuk menyusahkan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, dari total 144.280 lembar surat tagihan PBB yang dikeluarkan tahun 2024, hanya
sekitar 2.700 wajib pajak yang membayar. Meski demikian, pemkot tidak pernah melakukan penekanan
atau pemaksaan .UTM
