PALU – Pemerintah Kota Palu akan menyiapkan bantuan jaminan hidup (jadup) dalam bentuk beras, bagi para penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Kota Palu. Bantuan jadup dalam bentuk beras tersebut, disiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan 1440 H, yang tinggal sekitar 12 hari lagi.
Demikian dikatakan Wali Kota Palu, Hidayat, usai meninjau pelaksanaan UNBK SMP hari pertama, di Kelurahan Layana Indah, Senin (22/4/2019). Bantuan jadup tersebut, kata dia, diberikan kepada para penyintas, sembari menunggu realisasi bantuan jadup dari pemerintah pusat.
“Kita akan menyiapkan jadup khusus beras saja dan kita upayakan disalurkan selama Ramadan. Tetapi kalau sudah turun jadup dari pusat, kita akan hentikan,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, selama enam bulan terakhir pasca bencana, yakni rentang Oktober-Desember 2018 hingga Januari-Maret 2019, Pemkot Palu menanggung biaya jadup para penyintas, melalui APBD. Hal ini kata dia, karena jadup dari pemerintah pusat belum terealisasikan, meskipun Pemkot telah dua kali mengajukan data, yakni pada November 2018 dan Februari 2019.
“Saya berjuang terus di pusat dengan Menteri Sosial. Sudah diajukan bulan November itu, tapi belum ada, lalu kita ajukan lagi datanya bulan Februari, itu belum ada juga,” ujarnya.
Hidayat mengaku sangat terbantu dengan upaya dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, yang turut membantu pemenuhan jadup bagi penyintas, selama dua bulan. Bantuan itu disebutnya, berasal dari bantuan luar negeri yang disalurkan melalui BNPB.
“Saya terus berkomunikasi dan diskusi dengan Kepala BNPB, Alhamdulillah dana jadup selama dua bulan ditanggulangi BNPB, yang berasal dari dana bantuan dari luar negeri, yang disalurkan melalui BNPB. Dana itu sudah diserahkan ke Kemensos, karena mereka yang membagikan,” jelasnya.
Hidayat menyebut, persoalan penyaluran bantuan jadup, masih berputar-putar pada masalah data. Padahal dirinya mengaku, Pemkot telah dua kali menyerahkan data terkait, pada November 2018 dan Februari 2019. Ditegaskannya, daerah siap bertanggung jawab, terhadap data-data yang telah diajukan tersebut.
“Kita masih berutak-atik di data terus. Seharusnya pusat itu, kalau mau verifikasi, turun cepat verifikasi, kalau tidak verifikasi, ya tidak usah verifikasi, kan kita yang bertanggung jawab dengan data itu. Kalau terjadi apa-apa, daerah yang bertanggung jawab dengan data itu, karena kita yang mengajukan. Kalau mau diverifikasi, kapan mau turun verifikasi, ini sudah mau bulan puasa lagi,” tandas Hidayat. JEF
