LOLU UTARA, MERCUSUAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menambah kuota Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 15.912 jiwa kepesertaan baru, lewat Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Kuota ini diperuntukkan bagi peserta penerima upah atau pekerja rentan di wilayah Kota Palu.
Kenaikan Alokasi ini sebesar Rp2.707.132.042, dengan total peserta 15.912 jiwa, di mana anggaran tahun 2023 sebanyak Rp2.239.557.912. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palu, dr Renny A. Lamadjido pada presentasi di hadapan tim penilai Paritrana Award 2024 di Aston Hotel, Selasa (27/2/2024).
Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha, yang telah mendukung penuh implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Wawali menyampaikan, pada 2023, total Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Kota Palu dari tahun 2022 sebanyak 39.514 jiwa, namun tahun 2023 mengalami penurunan karena adanya pesta demokrasi, sehingga konsentrasi penganggaran mengarah ke sana. Maka Pemkot mengalokasi kepesertaan hanya 37.872 jiwa dan tahun 2024 ini kembali naik 42.328 jiwa. Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Palu rata-rata tumbuh 3,81 persen.
“Alhamdulillah banyak pertanyaan yang dapat kami jawab dengan baik dan Insya Allah kami optimis meraih juara 1, di mana sebelumnya tahun lalu Pemkot berada di urutan ke 2,” ujarnya.
Wawali menambahkan, untuk pekerja rentan, ada beberapa kelompok yang dijaminkan perlindungan, yakni tukang batu, tukang kayu, instalasi listrik, pemuat pasir dan penggali pasir.
Selain itu, wawali bakal memberikan hukuman bagi perusahaan pemberi upah yang tidak memberikan perlindungan pekerjanya, baik itu BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. ABS
