TANAMODINDI, MERCUSUAR- Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan setelah Pemkot Palu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan kinerja selama lebih lima tahun berturut-turut.
Penghargaan yang dibawa langsung Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulteng, Irfan Ampri dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, sebab Wali Kota Palu berhalangan hadir pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2018) lalu.
Pemkot Palu telah memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2014 sampai 2018. Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Palu, Hidayat M.Si mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang sangat besar dari Kementrian Keuangan RI.
Penghargaan ini menjadi motivasi dan penyemangat bagi kami Pemerintah Kota Palu untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk terus berbuat yang terbaik dan juga sebagai abdi negara dan pelayan kepada masyarakat.
“Ini kerja keras dari semua elemen pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Palu, dalam pengelolaan administrasi keuangan dari tahun ke tahun yang terus membaik,” ungkap Hidayat, Rabu (2/10/2019).
Ia menambahkan, bahwa penghargaan ini bukan tujuan akhir sebuah pencapaian, namun harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan. Penghargaan Menkeu RI ini diberikan dalam bentuk piagam oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sulteng.
Selain Kota Palu, Menkeu RI juga memberi penghargaan serupa kepada Pemprov Sulteng, Pemkab Tojo Una-Una, Banggai, Morowali, Banggai Laut, Poso, Parigi dan Kabupaten Sigi. Kedatangan Kakanwil DJPN Sulteng, langsung dimanfaatkan wali kota untuk menyampaikan ‘uneg-uneg’ sekaitan kondisi keuangan daerah.
Hidayat menyebut, Pemkot Palu kini tengah berusaha memulihkan dampak bencana disemua sektor, utamanya untuk menyediakan hunian tetap (Huntap) bagi penyintas. Menurutnya, sebagian besar anggaran pemulihan berasal dari APBD Palu. Untuk Huntap, Hidayat mengaku telah menganggarkan dana pembangunan infrastruktur kawasan Huntap. Disaat bersamaan kata dia, Pemkot mesti harus menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk anggaran pengamanan dari TNI dan Polri. ABS
