PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) fokus pada program prioritas, untuk menggenjot pembangunan dan pengentasan kemiskinan di daerah ini. Hal itu ditegaskan Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura, melalui Wakil Gubernur, Ma’mun Amir, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Reformasi Birokrasi di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Selasa (29/6/2021).
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan wagub menyampaikan, sesuai dengan visi dan misi Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan menjadi prioritas dirinya bersama gubernur.
Kebijakan mereka lanjut dia, pembangunan infrastruktur yang mendukung produktifitas ekonomi masyarakat.
Kedua, Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat ke depan dilakukan evaluasi. BLT ke depan dapat diberikan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat atas keahlian yang dimiliki.
Ketiga, program peningkatan pembangunan kabupaten, dengan dukungan Rp100 miliar untuk masing – masing kabupaten dan kota.
Pemanfaatannya ke depan untuk program prioritas, sesuai dengan Musrenbang Kabupaten dan Kota, serta prioritas pembangunan Provinsi Sulteng.
Empat, percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), seperti pembentukan kota di beberapa daerah yang memiliki potensi. Seperti, pembentukan Kota Luwuk, Kota Poso, dan Kota Parigi.
“Kalaupun saat ini ada moratorium untuk pemekaran, tetapi perlu kita lakukan feasibility study,” katanya.
Kelima, mempercepat penyelesaian masalah separatis Poso dengan pendekatan kesejahtraan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Poso.
“Kami mengharapkan kita menyelesaikan masalah harus berbasis kepentingan masyarakat,” ujar wagub. BOB
