PALU, MERCUSUAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah daerah ini akan lebih ditingkatkan. Hal itu dikemukakan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola kepada awak media usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan indeks pembangunan kesehatan manusia dan pencapian cakupan semesta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat provinsi bersama bupati dan wali kota di ruang Polibu kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018).
Menurut Gubernur Longki, pelayan kesehatan akan lebih maksimal apabila ditunjang dengan tenaga kesehatan yang memadai, seperti dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Ke depan katanya, hal itu segera ditindaklanjuti bersama para bupat/wali kota se Sulteng.
“Bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Tengah itu pertahun 2019 dijamin pelayanan kesehatannya,” katanya.
Gubernur yang juga Ketua DPD Gerindra Sulteng ini menyebutkan jaminan pelayanan kesehatan itu dilakukan dengan cara 80 persen dibebankan kepada pemerintah kabupaten, sementara 20 persen menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Itu saja, berapa itu banyak biayanya, 20 persen bagian kami pemerintah provinsi. Ini kami menyiapkan kurang lebih Rp 48 miliar,” ungkap Gubernut Longki.
Ia menyebutkan, dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh seluruh bupati dan wali kota, maka mulai Januari 2019 semua masyarakat Sulteng dengan jumlah total penduduk mencapai 2, 9 juta orang itu sudah terjamin pelayanan kesehatannya.
“Jadi mungkin kata Ibu Deputi tadi, kalau itu betul – betul terealisasi nanti Januari, mungkin kita provinsi yang kelima,” katanya.
Gubernur Longki mengatakan, percepatan pelayanan kesehatan ini akan menjadikan Sulteng salah satu daerah yang menjamin kesehatan bagi masyarakatnya dan masuk dalam provinsi kelima di Indonesia. BOB
