PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengharapkan, agar pada tahapan selanjutnya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengakomodir para tenaga kependidikan.
Pemerintah mengalokasikan sebanyak sekira 1 juta kuota pada tahapan penerimaan PPPK tahun ini. Namun nomenklatur penerimaannya masih sebatas guru, belum ada penerimaan untuk tenaga kependidikan.
“Yang belum berhasil kita masukkan adalah tenaga kependidikan. Di sekolah-sekolah itu ada operator, tata usaha yang urusan administrasi, hingga satpam itu tidak bisa masuk, karena nomenklaturnya masih guru. Ini bagian yang masih menjadi pekerjaan rumah ke depan,” ujar Ledia, di sela-sela kunjungannya ke Palu, Minggu (10/10/2021).
Ledia menuturkan, PKS sejak awal termasuk dalam pihak yang mengusulkan guru inklusi, guru bahasa daerah, guru agama, guru bahasa asing, guru kesenian, dan guru olah raga agar dimasukkan dalam penerimaan guru PPPK. Ke depan, diharapkan tenaga kependidikan juga dapat diterima melalui PPPK.
“Kita sudah minta ke Kementerian PAN-RB dan Kemendikbud. Karena sejak awal nomenklaturnya adalah guru, jadi sejuta lebih penerimaan itu masih guru, belum sampai ke tenaga kependidikan,” pungkasnya. IEA
