PALU, MERCUSUAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng mengadakan sosialisasi draft panduan umum paket Bantuan Nontunai Sumber Penghidupan (Bantu Hidup) di ruang Polibu kantor Gubernur, Selasa (19/3/2019).
Kegiatan sosialisasi itu dibuka Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi, Moeliono.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Ekonomi, Saiful Anwar Hasibuan, dalam pengantar sosialisasi mengungkapkan, sampai saat ini, lebih dari 63,4 persen masyarakat Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo) kehilangan pekerjaan akibat bencana gempa, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.
Jumlah tersebut bisa terus meningkat, bila pemerintah dan lintas sektor tidak segera mendorong pemulihan sosial ekonomi berdasarkan sumber mata pencaharian warga di wilayah terdampak.
Draft itu, sebut Saiful, telah dibahas NGO dari beberapa klaster dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta dengan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Mohamad Hidayat Lamakarate.
“Keinginan teman-teman NGO dan Bappeda disosialisasikan dulu untuk diberi masukan,” katanya.
Dari draft ini, modalitas bantuan yang direkomendasikan berupa voucher atau kupon, baik kupon komoditas maupun kupon nominal barang, dengan tujuan mempermudah pengawasan bantuan.
Kelompok sasaran sendiri meliputi para petani, nelayan, peternak, dan pemilik UMKM dengan jenis dan nilai paket usulan bervariasi, disesuaikan prioritas pemulihan.
Dalam sambutan tertulisnya Gubernur mengungkapkan penyempurnaan draft agar pelaksanaan nanti efektif, efisien, dan terintegrasi dengan program dinas terkait.
Dia menekankan tiga prinsip yang harus diperhatikan pengelola dalam penyaluran bantuan, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
“Semoga melalui sosialisasi bisa ditutup celah-celah dimana 3 indikator tadi bisa tidak tercapai,” tutur Moeliono.
Selain itu, koordinasi antara NGO yang mengorganisir bantuan dengan dinas terkait diharap tetap berjalan. “Koordinasi kerja diharap dapat mengurangi resiko pengalokasian bantuan yang tumpang tindih,” katanya. BOB
