TANAMODINDI, MERCUSUAR – Dari 40 ribuan jiwa data penerima jaminan hidup (jadup), Pemerintah Kota Palu baru menyerahkan data sebanyak 26 ribuan jiwa, sehingga masih ada 13 ribuan jiwa yang harus segera dituntaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Palu untuk diselesaikan validasi datanya, dengan menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap penerima Jadup dari Kementerian Sosial RI sebanyak Rp10.000 selama 60 hari per jiwa.
Demikian ditegaskan Wali Kota Palu, Hidayat usai mengambil sumpah jabatan Kadis Dukcapil Kota Palu, Rosida Thalib, sesuai SK Kemendagri RI Tjahjo Kumolo, Kamis, (22/8/2019) di ruang kerja wali kota.
Dia katakan, dirinya dihubungi salah satu direktur Kemensos bahwa baru 26 ribu lebih data dari jumlah 40 ribu jiwa yang selesai dan itu akan segera diturunkan dananya,namun Hidayat meminta dipertimbangkan, karena masih ada 13 ribu jiwa yang belum mendapatkan penyaluran dana karena data belum diselesaikan, untuk itu dirinya meminta Kadis Dukcapil Palu untuk memprioritaskan layanan tersebut, sehingga segera dituntaskan.
“Tentunya ini merupakan tanggung jawab moral apalagi dalam suasana bencana, sehingga dinas ini merupakan bagian terpenting mengatasi permasalahan percepatan-percepatan penanganan bencana,”ungkap wali kota.
Hidayat mengatakan, Dukcapil merupakan sentral keabsahan data, sehingga harus bersinergi dengan OPD terkait lainnya, agar percepatan masalah kebencanaan dapat diselesaikan dengan baik.
“Saya harap jangan menunggu data, akan tetapi jemput itu data. Saya tidak mau dengar lagi ada laporan masyarakat. Olehnya perlu langkah cepat penyelesaian masalah kependudukan,”harapnya.
Wali kota juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan belum lama ini Dinas Dukcapil Kota Palu semata-mata bukan bermaksud untuk melanggar aturan, akan tetapi dirinya ingin proses pelayanan itu berjalan dengan cepat.
Hidayat mengatakan, bahwa Pemkot juga sudah mengantar surat langsung ke pihak Kemendagri, agar jangan ada pembatasan blangko KTP khusus Kota Palu.
“Dalam hal penanganan bencana ini,saya sudah meminta usulan 20.000 blangko KTP, jawabanya masih ditunggu,” ujar Hidayat. ABS
