TALISE, MERCUSUAR – Yayasan Sikola Mombine melalui Program PAKAGASI menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memperkuat akurasi data warga miskin dan kelompok rentan, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Program PAKAGASI yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Arbeiter-Samariter-Bund South East Asia (ASB-SEA), serta mendapat dukungan dari BMZ Pemerintah Jerman.
Bimtek diselenggarakan sebagai respons atas transisi sistem pendataan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSEN, yang menuntut peningkatan kapasitas aparatur desa dalam proses penginputan, verifikasi, dan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sigi, dengan melibatkan 10 kepala desa beserta operator desa yang berperan langsung dalam pengelolaan data kependudukan di tingkat desa.
Melalui bimtek tersebut, peserta dibekali pemahaman teknis mengenai mekanisme penginputan DTSEN, alur verifikasi dan validasi data, serta pentingnya ketelitian agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak terlewat dalam pendataan.
Manajer Program PAKAGASI, Taufik Hidayat, berharap penguatan kapasitas aparatur desa dapat memastikan proses transisi DTKS ke DTSEN berjalan efektif tanpa menghambat akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial.
“DTSEN menjadi fondasi penting agar tidak ada warga miskin yang kehilangan hak bantuan hanya karena persoalan administrasi atau data yang tidak mutakhir,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Arif, menyampaikan harapannya agar 10 desa peserta bimtek dapat menjadi desa percontohan penerapan DTSEN di Kabupaten Sigi.
“Kami berharap seluruh warga desa dapat terdata dalam DTSEN. Yang membedakan hanyalah kategori desilnya. Kolaborasi seperti ini penting agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial,” tegasnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama mendorong tata kelola data sosial yang inklusif, transparan, dan responsif, khususnya bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. */JEF
