PALU, MERCUSUAR – Sulteng Bergerak bersama perwakilan penyintas melakukan pertemuan bersama Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, Rabu (11/11/2020), bertempat di Bandara Udara Mutiara SIS Aljufri.
Dalam pertemuan tersebut, Sulteng Bergerak meminta kepada Deputi II KSP, untuk mendengarkan kondisi lapangan terkait penanganan pascabencana, langsung dari perwakilan penyintas daerah Donggala dan Kota Palu yang turut hadir.
Menurut Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu, suara-suara penyintas ini merupakan hal paling penting, agar pemerintah pusat mendapat gambaran aktual terkait situasi penyintas hari ini.
“Saya harap bung dapat mendengarkan langsung dari mereka (penyintas). Saya kira ini persoalan serius yang mesti diurus oleh pemerintah. Kami harap juga dapat diteruskan kepada pak Presiden,” pintanya.
Ibu Sritini (56) yang merupakan salah seorang penyintas dari Kota Palu, mengeluhkan kejelasan nasib dan kebingungannya terkait status zona merah, yang sampai hari ini tidak pernah disosialisasikan.
“Saya bingung pak, kami disuruh relokasi, alasannya karena zona merah. Tapi, sampai hari ini tidak ada sosialisasinya. Sementara mall, hotel dan perumahan di pinggir pantai, tetap diperbolehkan beroperasi. Dikemanakan nantinya tanah kami itu? Harusnya pemerintah kasih tahu kita,” keluhnya.
Setali tiga uang dengan Ibu Sri, Wiwin (26), penyintas asal Donggala pun turut mengeluhkan nasibnya saat ini. Menurutnya, penyaluran bantuan stimulan mandiri pun sampai saat ini masih bermasalah dikarenakan data.
“Kondisi huntara sangat memprihatinkan pak. Kami harus bayar listrik, air bersih susah, tiap malam harus berkelahi masalah air. Belum lagi, sampai saat ini masih ada korban yang belum terdata,” ungkapnya.
Menyikapi keluhan-keluhan penyintas tersebut, Abetnego Tarigan berjanji akan terus mendampingi proses ini agar segera terjadi percepatan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi penyintas tersebut.
“Saya berterima kasih atas inisiatif teman-teman, saya berjanji dan menjamin akan mendampingi proses ini agar segera terjadi percepatan. Saya memang punya motif juga kenapa berhenti di Palu hari ini, saya ingin mendalami situasi di sini.”
Abetnego juga menambahkan, pemerintah daerah semestinya bekerja cepat menyelesaikan masalah ini, menurutnya status ‘pengungsi’ harus segera diputus, agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.
“Pemerintah harus bekerja cepat memutus status ‘pengungsi’ itu. Jangan sampai mentalitasnya mengalami perubahan. Harus dipulihkan ekonominya, diberdayakan dan diangkat harkat martabatnya sebagai manusia mandiri,” pungkasnya. */JEF
