BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Ketua PGRI Sulteng, Syam Zaini mengatakan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh PGRI Pusat dalam menentukan kebijakan pemerintah tentang pendidikan.
“Kita harus bisa mengikuti protokol kesehatan selama pandemi makanya jika pendidikan akan dibuka pelu adanya penelitian dari para ahli pendidikan. Jangan sampai para siswa kita terdampak dengan adanya aturan dari pemerintah,” tembahnya.
Khusus Sulteng pihaknya mengaku masih terus menunggu keputusan dari pemerintah kapan proses Pendidikan akan dibuka, makanya saat ini pihaknya masih terus berkonsultasi dengan pihak PGRI pusat dalam menentukan kebijakan.
Seperti diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi mengatakan, pemerintah kembali membuka sekolah harus mempertimbangkan keselamatan siswa dan bangsa. Pasalnya, hingga saat ini belum ada analisis ilmiah yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 memuncak atau melandai.
Menurut Unifah, sekolah kembali dibuka harus ada analisis dari para ahli kesehatan, para ahli pendidikan, dan pemerintah daerah (pemda) yang mengetahui fakta di lapangan. Dengan begitu, pemerintah memiliki pedoman untuk membuka sekolah pada pertengahan Juli 2020 atau awal Januari 2021.
“Jangan sampai kita berjudi dengan masa depan anak. Mereka ini kelompok paling riskan menghadapi Covid-19 terutama di PAUD dan SD. Jadi harus dihitung betul dampaknya. Kita belum punya analisis-analisis ilmiah yang melihat kecenderungan Covid-19 ini kapan memuncak atau kapan melandai,” katanya, Selasa(2/6/2020).
Selanjutnya, Unifah menyebutkan, perlu adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan pemda yang memiliki wewenang terhadap sekolah. Dalam hal ini, perlu ada kesepakatan bersama.
Dengan begitu, Kemdikbud menerbitkan pendoman serta skenario a, b, dan c untuk menyikapi situasi setiap daerah. Pedoman tersebut diteruskan dalam bentuk standar oprasional prosedur(SOP) yang harus dijalankan oleh pemda seperti harus merealokasikan anggaran untuk mendukung pendidikan berdasarkan SOP pembukaan sekolah. Misalnya, untuk pembelian masker, sabun cuci tangan, pembersih ruangan, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Jadi ini disiapkan oleh pemerintah, nggak bisa diserahkan kepada orang tua,”ujarnya. UTM
