PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga, untuk dapat bersinergi dengan pemerintah secara berjenjang, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulteng.
Hal itu disampaikan wagub, saat mengikuti Rapat Forum Nasional Stunting secara virtual, Rabu (15/12/2021). Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian tersebut diikuti pejabat lintas kementerian, gubernur dan bupati serta wali kota se-Indonesia, dan lembaga donor.
Wagub yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. I Komang Adi Sujendra pada kesempatan tersebut, juga meminta agar pembentukan klinik bersalin, dapat menjadi prioritas, untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
Mendagri RI, Tito Karnavian menyampaikan, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. Tetapi ia menegaskan, bonus demografi tersebut tidak akan berguna, bahkan jadi beban negara jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki saat ini.
“Stunting menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3 persen dari PDB,” tegas Tito.
Olehnya, ia mengingatkan strategi percepatan penurunan stunting di daerah sangat memerlukan keseriusan pemerintah daerah, melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Tito juga menyampaikan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo, beberapa hal terkait langkah konkrit penurunan stunting. Di antaranya, Sulteng menjadi salah satu dari 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi, selain NTT, NTB, Sulbar, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara.
“Kedua, pemberian akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung,” kata Tito.
Selanjutnya, meningkatkan upaya promotif dalam bentuk edukasi dan sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga. Upaya tersebut harus terus digencarkan, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat. Upaya tersebut didorong dengan melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, serta relawan.
“Ini menjadi gerakan bersama masyarakat,” imbuhnya. */IEA
