LOLU UTARA, MERCUSUAR – Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palu, Muslimun mengatakan, program 100 hari kerja, tidak bisa menjadi tolok ukur atau patokan mengukur kinerja pemerintahan baru. Apalagi pemerintah baru Hadianto Rasyid dan Dr. Reny (Hadi-Reny) sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini masih melanjutkan program pemerintahan lama.
Menurutnya, dari 53 program kerja Hadi-Reny yang dijabarkan saat kampanye akan menjadi tolok ukur ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Palu sudah ketuk palu atau disahkan.
Namun, melihat progress kebencanaan yang menjadi prioritas kita bersama dan menjadi salah satu program utama dalam visi-misi pemerintahan baru ini, dinilai ada sedikit langkah maju. Menurut Muslimun, walaupun belum tuntas sepenuhnya dalam 100 hari kerja, pencairan dana stimulan sebagian besar sudah tersalurkan.
Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulteng ini juga mengatakan, dalam tiga bulan terakhir, wali kota mampu menyelesaikan persoalan lahan Tondo dan Valangguni yang sempat bermasalah dan menjadi sengketa warga untuk dibangunkan huntap. Selain itu, penyelesaikan persoalan warga Petobo yang sudah mendapat solusi dan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik dan bisa melakukan negosiasi yang baik terhadap pelepasan lahan warga yang ditawarkan dengan harga yang cukup tinggi yaitu Rp500.000 per meter persegi.
“Wali kota kan sudah dilantik sekitar tiga bulan, dari progres yang dihasilkan banyak nilai kemajuan termasuk soal kebencanaan yang ada langkah maju. Secara realistis, program 100 hari belum jadi patokan kita untuk menilai kinerja pemimpin baru, apalagi RPJMD saat ini belum disahkan jadi belum ada tolok ukur apakah program visi-misi wali kota ini berjalan atau tidak,”jelasnya.
Muslimun juga menjelaskan, berdasarkan pembahasan dan isi RPMJD yang akan disahkan cukup sinkron dengan visi-misi Hadi-Reny terutama Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berkaitkan juga dengan kondisi wilayah Kota Palu yang rawan bencana. RES
