PALU, MERCUSUAR – Dengan potensi energi terbarukan mencapai 3.597,1 MW, Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai memiliki modal kuat untuk mempercepat transisi energi dan mendorong ekonomi hijau. Namun, percepatan tersebut masih terkendala kebijakan pusat dan minimnya dukungan konkret terhadap inisiatif pemerintah daerah.
Temuan itu diungkap dalam kajian CERAH bertajuk “Menakar Kesiapan Daerah untuk Transisi Energi” yang menilai kesiapan empat provinsi: Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Dalam kajian tersebut, Sulteng meraih nilai 138 dari total 240, menunjukkan kesadaran pemerintah provinsi terhadap urgensi transisi energi.
“Pemprov Sulteng memahami dampak ekologis dan kesehatan dari batu bara. Tetapi batu bara masih dianggap murah dan mudah diakses, sehingga menjadi hambatan terbesar percepatan transisi,” ujar Executive Director CERAH, Agung Budiono, dalam kegiatan “Mendorong Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan” yang digelar di Palu, Kamis (27/11/2025).
CERAH mencatat, Pemprov Sulteng telah mengembangkan pembangkit energi terbarukan berbasis air, biomassa, dan surya. Program pemasangan meteran listrik subsidi dan PLTS Hemat Energi (PLTSHE) juga dilakukan untuk memperluas akses listrik. Namun, banyak PLTSHE rusak karena setelah diserahkan, pemeliharaannya menjadi tanggung jawab masyarakat yang tidak memiliki kemampuan teknis maupun anggaran.
Transisi energi di Sulteng juga terhambat oleh kebijakan pusat. Perpres 112/2022 yang masih memberi ruang untuk PLTU captive membuat 12 unit PLTU industri berkapasitas total 5 GW di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus beroperasi. Akibatnya, bauran energi terbarukan Sulteng hanya 9,83%, turun dari 10,4% pada 2024 dan jauh dari target 30,51% pada 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RUED 2019–2050. Tanpa PLTU captive, bauran energi Sulteng sebenarnya mencapai sekitar 40%.
PLTU captive juga mendorong lonjakan emisi. Pada 2023, emisi gas rumah kaca Sulteng mencapai 47.091 GgCO₂eq, dengan 94% berasal dari sektor energi. “Pemda menyadari pencemaran di kawasan IMIP, tetapi kewenangan mereka terbatas karena izin industri berada di tangan pusat,” tambah Agung.
Kajian INDEF: Hilirisasi Nikel Dongkrak PDRB, Tapi Serap Pekerja Lokal Rendah
Di forum yang sama, riset INDEF mengungkap bahwa hilirisasi nikel memang meningkatkan kontribusi industri terhadap PDRB Sulteng hingga 41,18% pada 2024. Namun penyerapan tenaga kerja lokal tetap rendah. Dari 85.000 pekerja di IMIP pada 2025, hanya 18% yang berasal dari kabupaten-kabupaten di Sulteng.
Porsi pekerja formal juga stagnan pada 34–37%, sementara pekerja outsourcing dan kontrak jangka pendek mendominasi. Rendahnya kualitas SDM—mayoritas lulusan SD hingga SLTA—membuat industri masih bergantung pada tenaga kerja migran.
INDEF menilai percepatan peningkatan kapasitas SDM lokal adalah kebutuhan mendesak. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibiayai industri dan pemerintah diperlukan untuk menempatkan tenaga lokal pada posisi teknis maupun strategis, disertai kepastian upah, perlindungan keselamatan, dan kontrak kerja yang layak.
“Sulteng berada di titik strategis, bukan hanya pusat mineral, tetapi juga pusat ekonomi hijau masa depan,” tegas Eko Listiyanto, Direktur INDEF.
Peluang Green Jobs Terbuka Luas
Koaksi Indonesia menilai Sulteng memiliki peluang besar dalam penciptaan lapangan kerja hijau. Green Jobs Workshop yang mereka selenggarakan ditujukan memperkuat pemahaman dan kesiapan generasi muda.
“Green jobs tidak hanya soal efisiensi dan keberlanjutan, tetapi juga transformasi keterampilan. Sektor tambang pada akhirnya akan habis. Sementara energi terbarukan saja mampu membuka sekitar 500 ribu peluang kerja,” jelas A. Aziz Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia.
Aziz menekankan bahwa keberhasilan green jobs membutuhkan dukungan kebijakan daerah serta kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan industri. Menurutnya, kesiapan keterampilan tenaga kerja adalah prasyarat utama agar anak muda Sulteng dapat mengambil bagian dalam ekonomi hijau. */JEF
