PALU, MERCUSUAR – Ratusan warga Kelurahan Tondo menggelar aksi damai di Mapolda Sulteng, Kamis (20/6/2024). Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas dukungan warga terhadap tokoh pemuda Kelurahan Tondo, inisial HN yang saat itu sedang menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Mapolda.
HN dipolisikan atas kasus dugaan pengrusakan pagar, pengancaman akan merobohkan bangunan, yang terbangun di atas lahan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Lembah Palu Nagaya (LPN).
Warga yang melaporkan tersebut adalah Armita, Aparatur Sipil Negara (ASN), di salah satu OPD di lingkup Pemkot Palu.
Pada aksi itu, Koordinator Aksi, Rizal mengatakan, melalui aksi ini, masyarakat menyampaikan beberapa hal. Pertama, aksi damai dilaksanakan ini, sebagai bentuk dukungan moril kepada terlapor.
“Kami menghormati serta menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Mapolda Sulteng,” ujarnya.
Kedua, masyarakat Kelurahan Tondo, khususnya wilayah Tondo Ngapa, memiliki bukti di lahan yang dikuasai oleh PT LPN, yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala Nomor 500-585 tertanggal 8 Desember 1993, yang ditandatangani oleh Alexander Bofe, SH selaku Kepala Pertanahan Kabupaten Donggala.
Salah satu poin dalam surat keterangan itu menerangkan, tanah yang dikuasai oleh PT LPN tidak melalui pembebasan tanah dan atau ganti rugi kepada masyarakat setempat, yang pernah menguasai/mengolah lahan tersebut.
“Kami menuntut PT LPN segera memberikan kompensasi terhadap tanah tersebut. Untuk sementara tanah tersebut kami ambil alih,” tegasnya.
Mewakili masyarakat, Rizal memohon kepada Kapolda Sulteng, melalui Irwasda Polda Sulteng, Kabid Propam Polda Sulteng dan Paminal Polda Sulteng, untuk memantau perkembangan perkara tersebut.
“Sangat kami menyayangkan pemanggilan terhadap anggota Bhabinkamtibmas dan Lurah Tondo walaupun hanya sebatas saksi, tetapi menimbulkan multitafsir inprosedural hukum di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat yakin dan percaya terhadap netralitas Polri, khususnya anggota Bhabinkamtibmas yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi dan mengayomi masyarakat, agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum,” tandasnya. RES
