PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah (Sulteng), Ma’mun Amir, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Rudi Dewanto, memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD tahun anggaran 2021, Senin (25/10/2021).
Plt Kepala Biro Pembangunan, Muksin Pakaya, menyampaikan laporannya, bahwa APBD Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pergeseran anggaran, khususnya anggaran belanja operasi dan belanja tidak terduga.
Muksin Pakaya menyampaikan, Anggaran Belanja Operasi yang sebelumnya berjumlah Rp 3.260.229.098.180 berubah menjadi Rp 3.273.329.098.180 atau bertambah Rp 13.100.000.000.
Demikian juga belanja tidak terduga sebesar Rp 53.350.000.000 berubah menjadi Rp 40.250.000.000, atau berkurang sebesar Rp 13.100.000.000.
Pergeseran tersebut dialokasikan untuk biaya penanganan Covid-19 sebesar Rp9,5 miliar, kemudian TNI dan Polri Rp3,6 miliar, serta KONI Rp12 miliar.
Selanjutnya Plt Kepala Biro Pembangunan menyampaikan dari total APBD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 4.247.761.193.359, dan sudah terealisasi sebesar Rp2.413.585.323.293.
Sementara itu, wagub memberi arahan sekaligus memimpin rapim, menyampaikan perlu didengarkan laporan dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), belum sesuai dengan target realisasi anggarannya yang sudah ditetapkan. Dalam laporan kepala OPD, adanya keterlambatan realisasi anggaran disebabkan dengan penerapan PPKM penanganan COVID – 19.
Wagub memberikan arahan agar pelaksanaan, realisasi anggaran dan kegiatan OPD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dia mengharapkan, kepala OPD dapat mempercepat realisasi anggaran, seperti belanja modal yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Wagub mengemukakan harapan gubernur, agar seluruh OPD dapat mengambil kebijakan strategis, terkait dengan pencapaian visi dan misinya.
Selain itu kata dia, OPD juga dapat melaporkan kepada gubernur tentang hal menjadi hambatan yang dihadapi, sehingga dapat diberikan arahan pelaksanaan dan penyelesaiannya.
“Harapan saya agar seluruh kebijakan pelaksanaan anggaran dapat terus berpedoman terhadap aturan yang berlaku,” katanya. BOB
