PALU, MERCUSUAR – Jelang pembentukkan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, panitia persiapan menggelar dialog interaktif di LPP RRI Palu, Rabu (7/8/2019).
Hadir sebagai narasumber, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate, Kadis Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip merangkap ketua panitia, Ardiansyah Lamasitudju, dan Ketua Dewan Adat Kota Palu Dr Timudin.
Menurut Ardiansyah, Badan Musyawarah Adat bisa menjadi wadah komunikatif membicarakan seputar keadatan, pengembangan dan pelestarian budaya-budaya di Sulteng.
Sementara Dr Timudin selaku akademisi yang merangkap petinggi dewan adat Palu berharap, lembaga ini dapat membina struktur-struktur keadatan kabupaten/kota sampai desa kelurahan yang ada di bawahnya.
Ia pun yakin pendekatan adat akan jauh lebih efektif meredam gejolak-gejolak di masyarakat.
“Karena pendekatan tersebut lebih berperan preventif dan persuasive, dibanding represif yang selama ini jadi kewenangan polisi dan TNI,” katanya.
Pada kesempatan itu, Sekdaprov, Hidayat Lamakarate mengaku mendukung rencana pembentukan badan musyawarah dalam waktu dekat, karena hadirnya bisa mengontrol kekayaan adat di Sulteng.
“Hal yang kemudian akan memediasi dan memfasilitasi penstrukturan lanjutan di kabupaten dan kota sehingga ada lembaga yang mengawal keadatan dan budaya di Sulawesi Tengah,” katanya. BOB
