BIROBULI UTARA, MERCUSUAR – Menanggapi adanya kurikulum darurat selama pandemi di madrasah, Kepala Kemenag Sulteng, Rusman Langke mengatakan sekolah harus bisa mengikuti seluruh aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pendidikan yang ada di madrasah.
“Kami juga masih terus menunggu kurikulum tersebut untuk nantinya akan dibagikan langsung kepada seluruh madrasah yang ada di Sulteng, sehingga kurikulum itu mereka bisa terapkan di seluruh madrasah di Sulteng,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan panduan kurikulum darurat pada madrasah.
“Panduan ini merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah pada masa darurat Covid-19,” jelas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar, Selasa (26/05/2020).
Panduan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020 ini, menurut Umar, berlaku bagi jenjang pendidikan madrasah mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
Umar berharap, dengan adanya panduan ini pembelajaran pada masa darurat berjalan dengan baik dan optimal. “Dalam kondisi darurat, kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan secara normal seperti biasanya, namun demikian siswa harus tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran,” kata Umar.
Panduan ini, menurut Umar, penting untuk diketahui RA dan madrasah, mengingat kondisi darurat ini bisa berlanjut hingga awal tahun pelajaran 2020/2021 yang dimulai pada 13 Juli 2020.
“Ini dilakukan agar setiap satuan pendidikan dapat menyiapkan kurikulum lebih awal,” tutur Umar.
Umar menekankan, kurikulim darurat dalam proses belajar dari rumah ini lebih menekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah dan kemandirian siswa. Meski demikian, pemenuhan aspek kompetensi, baik dasar maupun inti, tetap menjadi perhatian.
Umar menyebut, pihaknya saat ini memantau tindak lanjut sosialisasi itu dan berusaha memonitoring secara daring implementasi dua dokumen penting tersebut kepada Kanwil Kemenag Provinsi. “Semoga implementasi surat keputusan tersebut dapat dipedomani, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,”imbuhnya. UTM
