BESUSU TENGAH, MERCUSUAR – Sekolah di Kota Palu masih menunggu program makan bergizi gratis yang digadang-gadang akan segera direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran pada bulan Januari 2025.
Program makan bergizi gratis ini, adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya.
Namun, jelang dua bulan dari pelaksanaannya secara nasional program ini belum ada pemberitahuan atau instruksi dan petunjuk teknis dari pemerintah ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu.
“Sampai saat ini kita masih menunggu instruksi dan petunjuk teknisnya dari pemerintah, seperti apa nantinya,” sebut Kepala SMPN 1 Palu, Yusri, Sabtu (9/11/2024).
Salah satu petunjuk teknis yang dimaksud adalah sumber pembiayaan, apakah melekat di dana BOS atau tidak, termasuk penyedia makanannya apakah diserahkan ke sekolah, orang tua peserta didik, atau bahkan diserahkan ke vendor. Pastinya sebut Yusri, sekolah siap melaksanakan instruksi dari pemerintah.
Namun Ia berharap, sumber pembiayaan program itu jangan sampai berasal dari dana BOS, karena jika dari dana BOS akan mengganggu pembiayaan lain yang selama ini hanya bergantung dari dana BOS.
Sementara itu, Kepala SMPN 4 Palu, Farida Batjo juga mengaku hingga saat ini masih menunggu informasi dari pemerintah, termasuk petunjuk teknisnya. Namun ia memastikan jika sekolah yang dipimpinnya itu sudah sangat siap jika program itu sudah jalan.
Termasuk jika nantinya pengadaan makanannya di serahkan ke sekolah, sebagai peraih predikat sekolah sehat ini akan memberdayakan kantin dan koperasi yang ada di sekolah itu. “Kalau itu kami siap, kami punya kantin dan koperasi, higienis dan gizi sudah pasti terjamin, kami ini sekolah sehat,” sebut Farida.
Jika diserahkan ke orang tua peserta didik juga dinilai bagus, karena yang menyediakan makanan anak-anak adalah orang tuanya sendiri, hanya saja tentu harus bisa dikontrol dan diarahkan menu makanannya setiap hari agar gizinya tetap terjamin.
Tapi jika diserahkan ke vendor, hal ini yang dinilai sangat berisiko dan pemerintah harus betul-betul bisa mengontrol, mulai dari sisi jumlah, higienis dan gizi. Karena mereka ini adalah pihak ketiga yang secara profesional adalah pengusaha yang mencari keuntungan.
“Jangan sampai tidak higienis, habis makan anak-anak sakit perut semua, ini yang harus dijaga dan harus dipastikan hal itu tidak terjadi,” tutupnya. UTM