PALU, MERCUSUAR – Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, menegaskan sikapnya yang memberikan tanggapan positif kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang mendorong pembinaan dan pemberdayaan. Hal itu diungkapnya ketika membuka rapat kerja UPT DAPM, di Palu, Minggu (18/2/2019).
“Saya menyambut baik kegiatan tersebut sebagai sarana penyamaan persepsi dan mendorong pembinaan serta pemberdayaan yang optimal terhadap kelembagaan UPK DAPM,” tekannya.
Menurut Sekprov, cakupan kerja UPK DAPM bukan hanya sebagai pengelola keuangan, akan tetapi ikut terlibat dalam setiap proses kegiatan, mulai dari perencanaan maupun dalam pelestarian sarana prasarana yang dibangun serta dana yang digulirkan.
lebih lanjut Sekprov menjelaskan Asosiasi UPK DAPM memiliki tugas mengelola dana negara eks program nasional pemberdayaan masyarakat yang dituntut mesti tetap eksis berjalan dan bertanggung jawab untuk membantu perekonomian masyarakat karena asosiasi ini punya peran sebagai fasilitator sekaligus motivator.
“Harapan saya hasil rapat kerja ini dapat dituangkan secara kongkrit untuk menjamin kelangsungan lembaga ini utamanya bagi pengurus atau pengelola dana negara untuk simpan pinjam,” sebut sekprov.
Pada kesempatan itu, secara simbolis juga diserahkan bantuan bencana alam tsunami, gempa dan likuefaksi, oleh Ketua Umum Asosiasi UPK NKRI, Dwi Purnomo, disaksikan Sekprov kepada tiga orang perwakilan.
Ketiga bantuan dimaksud yakni untuk Masjid Babul Jannah di Desa Labuan Salumbone, Kabupaten Donggala, dan Gereja GPID Jemaat Maranatha di Desa Boladangko, Kulawi, Kabupaten Sigi, masing-masing sebesar Rp12,5 juta. Selain itu untuk MTs Alkhairaat di Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava Sigi senilai Rp10 juta.
Harapannya, kata Hidayat lagi, dengan adanya bantuan tersebut, rumah ibadah maupun sekolah yang terbantu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dengan jangka waktu yang cukup panjang. NDA
