PALU, MERCUSUAR – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam waktu dekat akan turun melakukan inspeksi mendadak ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait laporan aset, keuangan dan rekap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.
” (karena itu) Saya menginstrusikan kepada seluruh OPD untuk menerapkan dan menginventarisir kembali segala kelengkapan dokumen,” kata Gubernur Sulteng, Longki Djanggola di Palu, Senin (18/2/2019).
Ia pun berharap seluruh dokumen tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kinerja pemprov.
Gubernur Longki meminta kepada semua yang bertanggung jawab dan berkepentingan untuk bisa menyajikan seluruh pertanggungjawaban itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jangan sampai bendahara dicari-cari karena ada sesuatu yang belum selesai dilaksanakan.
“Saya paling anti, tidak ada cerita apapun bendahara apapun namanya, barang, uang yang terlambat untuk mempertanggungjawabkannya, mestinya para bendahara itu siap untuk diperiksa,” tandas Gubernur Longki.
Ia juga berharap dalam penilaian laporan oleh BPK nanti, Sulteng akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika Pemprov Sulteng kembali kembali meraih opini WTP, hal ini untuk yang kelima kalinya secara berturut-turut. Selain hal tersebut, Longki juga mengingatkan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah ladang amal untuk berbuat kebajikan. Ia menegaskan agar ASN melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional, selalu melakukan koordinasi dan sinergi yang berkesinambungan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. BOB
