PALU, MERCUSUAR – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo mengimbau kepala daerah yang terdampak bencana tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secepatnya menyelesaikan persoalan penyediaan dan penentuan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Ia menyatakan cepat atau lambatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana 2018 yaitu di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, ada di tangan gubernur, wali kota dan bupati mengingat penentuan lokasi lahan huntap dan jumlah penyintas yang berhak mendapat huntap ada di tangan mereka.
“Segera selesaikan permasalahan lahan yang menjadi lokasi pembangunan huntap yang belum clear and clean. Kami berpesan agar segera menindaklanjuti penyelesaian klaim lahan dari masyarakat, agar pembangunan huntap tidak mengalami kendala lagi,” katanya kepada wartawan di sela-sela rapat khusus di kantor Gubernur Sulteng, Kamis.
Ia menyatakan cepat atau lambatnya proses rehab rekon, utamanya penyelesaian pembangunan huntap beserta infrastruktur penunjang lainnya tergantung ketersediaan lokasi lahan yang disediakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah termasuk penentuan penyintas yang berhak menerima huntap.
“Saya berpesan agar pembanguan huntap harus dipastikan benar-benar telah memenuhi standar, dengan infrastruktur penunjangnya juga harus benar benar fungsional, dengan tetap memperhatikan semua aspek, terutama aspek ingkungan dan sosial,” ujarnya.
Wempi menyatakan Kementerian PUPR telah mengantongi dana bantuan untuk proses rehab rekon pascabencana 2018 di Sulteng yang berasal dari pinjaman Bank Dunia atau World Bank, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
“Dana tersebut sudah siap digunakan. Kita mau membantu menuntaskan rehab rekon ini tapi butuh bantuan mereka. Mari kita kita sama-sama bekerja dan mari sama-sama kita penuhi apa yang menjadi hak penyintas yang harus kita tunaikan,”ujarnya.
Sentil Wali Kota Palu
John Wempi Wetipo, mengisyaratkan adanya ketidakpedulian Pemerintah Kota Palu, dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam pembangunan hunian tetap (huntap) bagi para penyintas.
Diketahui, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, meninggalkan tempat rapat saat istrahat dan tak lagi kembali. Padahal acara belum selesai. Sampai pada akhir acara Hadianto tidak pula kembali.
“Bagaimana mau disimpulkan, kalau Wali Kotanya sudah pulang,” sindir John dengan nada kecewa.
Pihaknya menginginkan keseriusan dan kepedulian dari Pemkot Palu. Sebab jika tidak, sampai kapanpun progres tersebut tidak akan pernah selesai.
“Jadi saya ingin mereka care dan harus serius. Care itu artinya peduli dan harus serius. Kita, kalau mengandung tanggung jawab mari bareng-bareng kita kerja, gotong royong kita kerja. Tugas untuk rakyat ini kita tuntaskan bersama,” tegasnya.
John menguraikan salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat koordinasi yang bersifat khusus itu, adalah penyelesaian lahan hunian tetap bagi penyintas yang belum tuntas.
Menurutnya, hal-hal semacam itu seharusnya dapat diatasi oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Sulteng Arie Setiadi Moerwanto dalam rapat tersebut menerangkan dari total kebutuhan lahan untuk pembangunan huntap dan sarana prasarana di Kota Palu seluas 928,46 hektar (ha), baru 560,93 ha yang telah dibebaskan dan diserahkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Kementerian PUPR dan saat ini tengah dibangunkan huntap di atasnya.
“Sementara di Kabupaten Sigi dari total kebutuhan lahan huntap seluas 620 ha, 362 ha telah dibebaskan dan diserahkan kepada Kementerian PUPR. Saat ini pembangunan huntap bantuan Kementerian PUPR maupun lembaga lain masih berlangsung di Kota Palu maupun di Sigi,” ucapnya.
Sementara di Kabupaten Donggala Kementerian PUPR memberikan bantuan huntap satelit yang dibangun di atas lahan milik penyintas.
Berdasarkan data awal tahun 2019, jumlah rumah yang rusak saat bencana 2018 di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong sebanyak 100.028 unit, dimana 11.788 unit di antaranya harus direlokasi karena berada di Sana Rawan Bencana 4 (ZRB) atau zona merah.
“Diprediksi Non Goverment Organization (NGO) akan mampu menyediakan 3.000 unit huntap relokasi dan PUPR diupayakan mampu menyediakan 8.788 unit. Untuk rumah yang tidak direlokasi diberi bantuan stimulan perbaikan rumah rusak oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),” tambahnya.ANT
