PALU, MERCUSUAR – Sunardi Katili dan Wiwin Matindas berebut kursi Direktur Eksekutif Daerah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah. Sunardi Katili (50) yang juga incumbent Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng periode 2021-2025 dan sejak 2006 malang melintang di berbagai organisasi lingkungan di Sulawesi Tengah, dalam visinya mengusung keadilan ekologi dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam tiga point misinya, Sunardi mengedepankan advokasi dengan basis aliansi dan anggota juga pembangunan ekonomi mandiri organisasi. Isu perempuanpun menjadi bagian dari misinya.
Sementara itu, Wiwin Matindas (42), calon Direktur Eksekutif WALHI selain Sunardi, mengangkat kemandirian WALHI Sulawesi Tengah sebagai poros gerakan rakyat dan rumah gerakan yang tangguh, kritis untuk perjuangan keadilan ekologis, sebagai visi utamanya.
Aktivis perempuan yang sejak 2008 memperjuangkan keadilan gender dan ekologis ini, mengedepankan isu pembangunan dari berbagai aspek internal dan eksternal WALHI, termasuk jaringan advokasi rakyat (Buruh, Tani, Nelayan, Perempuan dan Masyarakat Adat).
Dari sisi ekonomi, Wiwin lebih memilih memperluas fundraising organisasi. Salah satunya dengan cara mengidentifikasi peluang-peluang pendanaan dan kerja sama, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.
Isu deforestasi, degradasi lingkungan akibat pertambangan, sawit dan energi, juga masyarakat adat dan sengketa agraria, termasuk isu-isu perempuan, menjadi isu bersama kedua calon tersebut.
Dalam Pemilihan Direktur Eksekutif Daerah WALHI yang ke IX tahun ini, berbagai pendapat tentang kriteria calon Direktur eksekutif WALHI Sulteng datang dari beberapa organisasi jejaring.
Fitri S. Pairunan ketua Solidari Perempuan (SP) Palu mengatakan, WALHI Sulteng harus dipimpin oleh pemimpin yang memiliki kemampuan dalam advokasi lingkungan yang juga berpihak kepada kelompok marginal, terutama perempuan.
Sementara itu, Gifvent Lasimpo dari Yayasan KOMIU, lebih mengedepan persoalan advokasi berbasis fakta dan data. Kemudian, Richard dari Yayasan Tanah Merdeka (YTM) menyatakan, kriteria Eksekutif Daerah WALHI Sulteng haruslah memiliki analisis kritis, terhadap akar masalah lingkungan di Sulawesi Tengah. Artinya, tidak hanya menolak industri, tetapi mampu mendekonstruksi narasi advokasi bersama, serta mampu menawarkan alternatif politik dan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
Direktur Yayasan Merah Putih, Amran Tambaru, lebih menitikberatkan pada hubungan yang baik dengan jurnalis, selain dari enam point kriteria penting, seperti rekam jejak yang teruji, pengalaman pengorganisasian rakyat, kapasitas manajerial, memiliki pengetahuan isu demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan relasi dengan organisasi rakyat, serta memiliki jejaring nasional dan internasional.
Sedikit berbeda dengan lainnya, Koordinator JATAM Sulteng, Taufik hanya menyatakan satu kata “Demokratis”. siap dipimpin dan siap terpimpin.
Pemaparan visi-misi keduanya berlangsung kurang lebih 50 menit, di Kantor WALHI Sulteng, 20 November 2025 lalu. Gawean empat tahunan yang mengusung tema besar “Memperkuat Kedaulatan Rakyat atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dari Dampak Industri Ekstraktif di Sulawesi Tengah” ini, dihadiri puluhan anggota WALHI, jejaring NGO juga Dewan Daerah WALHI.
Penentuan siapa yang terpilih sebagai Direktur Eksekutif Daerah akan ditentukan di Tojo Una-una pada 27 November 2025. */JEF
