PETOBO, MERCUSUAR – Pemerintah Kota Palu secara resmi menyerahkan 655 unit rumah Hunian Tetap (Huntap) Kelurahan Petobo, kepada penyintas yang mendiami Hunian Sementara (Huntara), maupun yang hidup menumpang tinggal di keluarga. Para penyintas ini merupakan korban bencana alam likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, 28 September 2018 lalu.
Penyerahan kunci Huntap Petobo ini dilakukan oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, setelah sebelumnya diserahkan oleh Direktur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Yusniewati, Rabu (20/3/2024).
Di sela-sela penyerahan 655 kunci Huntap Petobo, wali kota menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah bekerja menyelesaikan pembangunan Huntap di Kota Palu. Pihaknya mengakui, banyak masalah sosial menunda-nunda pembangunan Huntap Petobo ini, namun semuanya dapat terlewati.
Wali kota meminta penghuni Huntap Petobo untuk tidak menambah bangunan, sehingga merubah bentuk awal huntap. Selain itu, apabila mereka ingin tetap menambah bagian belakang rumah, harus meminta izin Pemkot, yang nantinya akan diberikan gambar sehingga seragam.
“Pesan saya untuk ba tambah-tambah bangunan di belakang, minta izin dulu agar dikasi gambar sehingga seragam, jangan nanti beda-beda akhirnya, sehingga tidak bersih tidak rapi yang terkesan kumuh,” ujar wali kota.
“Jangan nanti seperti di lingkungan Huntap Duyu dan Huntap Tondo, meskipun sudah ada perjanjian 10 tahun tidak dapat diutak atik, kini terkesan tidak rapi dan kumuh, sebab menggunakan bahan bekas dan tidak seragam.
Pembangunan huntap di Kota Palu kata wali kota, termasuk yang paling cepat pengerjaannya, dibandingkan dengan Bencana Aceh. Hal ini akan menjadi percontohan yang mendatangkan orang, untuk melihat seperti apa huntap di Palu, sehingga bila tidak lagi sama bentuknya dan terkesan kumuh, siapa yang mau datang.
“Tidak dilarang ba tambah, asalkan melapor, minimal lapor ke lurah untuk ke Satgas yang ada, agar mendapatkan petunjuk, jadi jangan asal bangun,” tekannya.
Terkait keluhan air bersih, pihaknya berharap semoga direspon cepat oleh pihak PUPR. Selain itu, pihaknya menitipkan pesan ke PUPR, agar segera menuntaskan persoalan penggantian lahan warga Talise dan Tondo, sehingga penyerahan hunian di wilayah tersebut juga segera terealisasi.
“Sesungguhnya, Huntap Talise dan Tondo II sudah siap namun, ada komitmen bersama sebelum pembangunan tersebut. Warga yang berkonflik klaim lahan, segera diberikan lahan pengganti atas pembangunan huntap. Saya berharap, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan, proses rekonsiliasi jangan dibiarkan berlarut dan menghambat proses masuk warga ke huntap,” jelasnya. ABS
