Terdampak PPKM  Pedagang di Hutan Kota dan Lapangan Vatulemo Protes

  • Whatsapp
Pedagang Protes PPKM-91b604d6
PROTES - Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, sejumlah perwakilan pedagang di Hutan Kota dan Lapangan Vatulemo, saat mendatangi wali kota dan menyampaikan protes atas penerapan PPKM serta meminta membuka kembali larangan berjualan di dua area tersebut, Kamis (5/8/2021). FOTO:ANDI BESSE/MS

TANAMODINDI, MERCUSUAR – Sejumlah pedagang dari Hutan Kota Kaombona dan Lapangan Vatulemo memprotes Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang diterapkan di Kota Palu. Para pedagang mendatangi Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid dan menanyakan kapan mereka bisa membuka kembali jualannya, Kamis (5/8/2021) di ruang kerja wali kota.

Mereka umumnya mengeluhkan saat ini sama sekali kehilangan sumber pendapatan sejak PPKM diterapkan sepekan terakhir, sebab sejak 27 Juli 2021 hingga kini masih ditutup akibat dampak PPKM level 4 di Kota Palu. Para pedagang pun langsung meminta kebijakan Wali Kota memberi kelonggaran untuk kembali menggelar dagangannya.

Menanggapi keluhan para pedagang, Hadianto menegaskan, kebijakan PPKM sebenarnya adalah instruksi pemerintah pusat. Dia juga mengaku sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut.

Demikian halnya terkait penerapan sanksi denda administrasi sebesar Rp2 juta yang telah pernah dilakukan kepada pelaku UMKM yang terbukti melanggar protokol kesehatan (Prokes).

“k#ebijakan sanksi itu sebenarnya hanya sekedar untuk mendisiplinkan masyarakat,”katanya.

Terkait permintaan pedagang untuk diberi kelonggaran, Hadianto mengatakan, hal itu bisa saja dilakukan pemerintah. Dengan catatan para pedagang disiplin menerapkan Prokes saat menggelar dagangannya.

Prokes dimaksud adalah membatasi jumlah pengunjung sebesar 25 persen dari kapasitas lapak. Mengatur pembeli untuk menjaga jarak, mencuci tangan dan mengenakan masker.

“Jika pedagang bisa berkomitmen melaksanakan hal itu, maka kelonggaran bisa diberikan mulai tanggal 10 Agustus 2021. Kelonggaran belum dapat dilakukan saat ini karena edaran pengetatan PPKM sudah terlanjur diterbitkan hingga 9 Agustus 2021, namun jika tidak maka izin dibuka tidak dapat diberikan,” jelas Hadianto.

Sebaliknya, kata Hadi, jika pedagang tidak bisa berkomitmen terhadap hal itu, maka dengan sangat terpaksa, pemerintah akan menutup kembali kegiatan pedagang untuk membuka usahanya.

“Jika mau tertib dengan itu, saya bisa saja melonggarkan untuk bisa kembali berjualan mulai tanggal 10 Agustus 2021,” jelas wali kota.

Wali kota menyebut, secara pribadi ia sangat prihatin dengan pembatasan itu. Namun disisi lain, pemeritah daerah harus tetap berusaha keras untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Disisi lain pula, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan PPKM, maka akan ada sanski yang diberikan kepada kepala daerah oleh pemerintah pusat, makanya lanjut wali kota, saat ini pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar Kota Palu bisa segera keluar dari zona PPKM level 4 dengan cara mematuhi seluruh aturan Prokes.

Baca Juga