TATURA SELATAN, MERCUSUAR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu menggelar rapat koordinasi teknis, membahas upaya memonitoring pasokan kebutuhan pokok masyarakat serta upaya pengendalian inflasi di Palu. Hal ini sebagai langkah merespon kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Rapat koordinasi daerah TPID Kota Palu Mitigasi Potensi Inflasi akibat pelonggaran PPKM, Hari Natal dan Tahun Baru 2021 tersebut dihadiri sembilan instansi anggota TPID Kota Palu, yang diinisiasi Bank Indonesia.
“Pertemuan tersebut membahas risiko inflasi yang dapat terjadi sebagai dampak PPKM serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memitigasi risiko inflasi,” ujar Wakil Wali Kota Palu,dr.Reny A.Lamadjido, Kamis (4/11/2021).
Berdasarkan data statistik Kota Palu menunjukkan laju inflasi yang berfluktuasi setiap bulannya. Sebelum penerapan PPKM (Juli 2021) laju inflasi kota Palu sebesar 0,11 persen keadaan ini terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun sejak pemberlakuan Work From Home.
Kondisi sektor pertanian merupakan sektor yang kurang berpengaruh besar terhadap PPKM, enam kecamatan di Palu yang memiliki lahan pertanian potensial yang potensi komoditas pertanian yang beragam.
Dia melanjutkan, berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu,11 komoditi pangan strategis kota Palu,yakni beras, jagung, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gula pasir,cabe rawit dan bawang di bulan Oktober 2021 tersedia cukup untuk konsumsi masyarakat kota Palu dengan harga yang berfluktuasi.
“Untuk itu kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas pertanian Kota Palu. Saya berharap poin-poin ini dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah sektor ekonomi dengan lebih detail dan teknis ke tingkat program, dimana output yang kita harapkan adalah masyarakat dapat merasakan pemulihan ekonomi yang kita upayakan,” tekan wawali.
TPID juga meminta pihak terkait menyampaikan informasi terkait perkembangan persediaan bahan pangan serta kebijakan pemerintan dalam mengelola ketersediaan bahan pangan kepada masyarakat. Informasi itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengelola ekspektasi inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru. ABS
