PALU, MERCUSUAR – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Palu, Ucu Susanto, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ia menilai sistem tersebut tidak adil dan cenderung menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat, terutama bagi siswa-siswa berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah favorit.
“Intinya saya menolak adanya zonasi. Banyak orang tua dan siswa merasa dibatasi dalam memilih sekolah, padahal prestasi mereka memungkinkan untuk masuk ke sekolah unggulan,” tegas Ucu Susanto, usai memimpin rapat bersama mitra kerja dari Dinas Pendidikan, Selasa (3/6/2025).
Ucu menyoroti berbagai persoalan dalam penerapan zonasi, seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat, manipulasi data, serta kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah unggulan dan non-unggulan. Ia juga menyayangkan sistem yang dianggap mengurangi motivasi siswa dalam meningkatkan prestasi karena pilihan sekolah dibatasi oleh wilayah tempat tinggal.
Tak hanya itu, Komisi A juga menyoroti polemik di sejumlah sekolah terkait penyelenggaraan acara perpisahan yang dinilai berlebihan dan membebani orang tua siswa secara finansial. Ia menekankan bahwa perpisahan tidak boleh menjadi ajang komersialisasi yang justru menyulitkan keluarga peserta didik.
“Perpisahan di sekolah tidak harus dihilangkan, tetapi cukup dibuat secara sederhana. Yang penting berkesan dan tidak membebani orang tua,” ujarnya.
Komisi A DPRD Kota Palu secara khusus akan mengundang Dinas Pendidikan untuk membahas dua persoalan krusial ini, sistem zonasi dan kebijakan perpisahan sekolah. Ucu berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk menertibkan pungutan yang sifatnya memberatkan serta mengevaluasi total kebijakan zonasi agar lebih adil dan fleksibel.
“Pemerintah harus hadir dan menegur keras pihak sekolah yang membuat pungutan besar untuk kegiatan seremonial. Pendidikan itu hak semua anak dan tidak boleh jadi beban ekonomi keluarga,” tutupnya.
