TALISE, MERCUSUAR- Utusan Sulteng Bergerak, bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan dalam hal ini diwakli oleh Ifdhal Kasim dan tim hukum Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (25/7/2019). Utusun Sulteng Bergerak, dalam hal ini menyampaikan lambatnya pemerintah pusat, provinsi dan kota dalam memenuhi hak dasar korban yang hingga saat ini sebagian besar masih hidup di tenda-tenda pengungsian.
Dalam pertemuan tersebut Sulteng Bergerak yang diwakili 10 tokoh Sulteng menyampaikan sejumlah masalah yang krusial diantaranya ketidakpastian penanganan dan pemenuhan huntara, huntap, jadup dan dana konpensasi. Disamping itu bahwa buruknya koordinasi dan pendataan korban juga menyebabkan ketidakpastian dan pengabaian terhadap hak korban yang menyebabkan harapan hidup para pengungsi semakin buruk, apalagi di tenda-tenda pengungsi saat ini sudah terjadi banyak penyimpangan sosial.
“Oleh karena itu kami mendesak agar KSP segera turun ke lapangan untuk mendorong, mengurai dan mempercepat pemenuhan hak korban,” kata juru bicara Sulteng Bergerak, M. Ridha saleh
Ridha mengatakan, dalam hal tersebut pula, pihaknya meminta agar segera dibentuk satgas percepatan pemenuhan hak-hak korban bencana.
Menangapi usulan tersebut, KSP akan segera ke Palu untuk mendorong percepatan pemenuhan hak korban dan segera menyampaikanya kepada presiden, pada kesempatan tersebut KSP setuju dibentuknya satgas percepatan pemenuhan hak korban. MAN/*
