PALU, MERCUSUAR – Wacana amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berkembang saat ini, dinilai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulteng merupakan isu yang seharusnya tidak perlu dikembangkan.
Ketua Bidang Hikmah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Sulteng, Wahyu Aji Purnama menyebutkan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan amandemen UUD 1945, apalagi, kalau sampai berkembang hingga adanya wacana jabatan presiden 3 periode.
“Apa urgensinya? Jangan sampai justru malah membuka kotak pandora, apalagi kalau sampai membahas wacana presiden 3 periode. Ini bisa gawat,” ujar Wahyu, baru-baru ini.
Menurutnya, saat ini kondisi rakyat Indonesia masih sedang susah, banyak yang berduka, dan banyak yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit akibat pandemi COVID-19.
Seharusnya, kata dia, para pemangku kebijakan di negeri ini lebih fokus dalam mengurus penanganan pandemi, pengurangan risiko serta dampaknya, bukan justru malah menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak mesti dilakukan.
“Rencana pembahasan amandemen UU 1945 dalam situasi seperti ini, justru menggambarkan ketidakpedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Apalagi jika ini dipaksakan, maka akan terlihat ada pihak-pihak yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nasib rakyatnya sendiri. Ini sangat miris jika terjadi seperti ini,” tegas Wahyu.
Menurutnya lagi, saat ini seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah hingga masyarakat, bisa saling bersinergi, fokus dan serius pada penanganan pandemi, agar tema HUT kemerdekaan yakni Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh dapat tercapai.
Jika amandemen UUD 1945 dipaksakan terlaksana, Wahyu mengaku IMM akan siap berkoordinasi di seluruh wilayah di Indonesia untuk aksi besar-besaran menolak hal tersebut.
Sementara itu, Ketua UMUM DPD IMM Sulteng, Alvian Karmin menambahkan, pihaknya berharap saat ini para pemangku kebijakan melakukan terobosan yang bersifat massif untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, masih banyak masalah yang seharusnya dilakukan untuk megurangi persoalan yang bersifat urgen yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
“Salah satu menjadi masalah di kalangan masyarakat adalah kepadatan penduduk asing yang selalu masuk, sementara masyarakat pribumi stay home sesuai kebijakan pemerintah lockdown atau PPKM. IMM Sulteng bermaksud dengan kondisi bangsa saat ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan jangan terlihat kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat, yang akan berdampak buruk dalam menjalankan roda kepemerintahan NKRI,” ujar Alvian. IEA
