PALU, MERCUSUAR – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Ma’mun Amir didampingi Plt, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Swandi, Plt Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dahri Saleh kembali kerkunjung ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang, serta Dinas Parawisata Sulteng, Selasa (10/8/2021).
Dalam kunjungannya, wagub disambut langsung oleh Kadis PU, Bina Marga dan Tata Ruang, Syaifullah Djafar. Kunjungan ini kata wagub, untuk bersilahturahmi dan memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah, berjalan sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan.
Wagub ingin memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menyelesaikan usulan program dan kegiatan untuk tahun 2022.
“Sesuai dengan program prioritas provinsi dan program usulan kabupaten dan kota, untuk diselaraskan sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” jelas wagub.
Ia juga menyampaikan, program Rp100 miliar per tahun untuk masing masing kabupaten dan kota dapat berjalan. Ke depan, program dan kegiatan yang diusulkan akan disinkronkan untuk program dan kegiatan Rp100 miliar pada masing – masing kabupaten dan kota, sehingga pemerataan pembangunan memberikan rasa keadilan.
“Juga bisa untuk mempercepat terwujudnya capaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Wagub mengemukakan harapannya melihat prioritas pembangunan infrastruktur yang sudah disampaikan gubernur, ke depan untuk Kota Palu, Kabupaten Donggala, Parigi Moutong , Sigi, Tolitoli, Tojo Unauna, dan Morowali. Sementara untuk Kabupaten Banggai prioritas adalah jalan Siuna – Boalemo, dan Kajian pembangunan Jembatan Halimun Bangkep – Balut.
Selanjutnya, wagub dan rombongan menuju Dinas Parwisata dengam agenda yang sama. Ia menyampaikan agar Dinas Pariwisata mengoptimalkan potensi wisata di Sulteng, dan akan mendapat dukungan dengan pembangunan sarana dan prasana infrastruktur pendukung.
Ia juga meminta agar promosi wisata dapat dimaksimalkan melalui melalui Media Sosial (Medsos). Untuk itu kolaborasi setiap OPD diperlukan dalam peningkatan potensi pariwisata.
Wagub menambahkan, alokasi perjalanan dinas dan belanja pegawai harus dilakukan efesiensi.
“Diprioritaskan untuk belanja percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya. BOB
