PALU, MERCUSUAR – Wakil Menteri HAM (Wamenham RI), Mugiyanto, tiba di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam rangka kunjungan kerja pada Rabu, (16/4/2025). Kedatangan Wamenham disambut hangat oleh sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh penting di Sulawesi Tengah, termasuk penggiat HAM dan perwakilan lembaga negara.
Turut hadir menyambut Wamenham di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie Palu, Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Rudy Dewanto, Kakanwil Kementerian HAM Sulteng Mangatas Nadeak, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kakanwil Kemenkum Sulteng) Rakhmat Renaldy, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Bagus Kurniawan, Kakanwil Ditjen Imigrasi Arief Hazairin Satoto, perwakilan Korem 132/Tadulako, Polda Sulteng, serta Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021–2025, Rusdy Mastura.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen negara dalam perlindungan hak asasi manusia serta penyelesaian konflik agraria secara damai dan berkeadilan. Selama di Palu, Wamenham diagendakan akan mengunjungi Rumah Peduli Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM), menghadiri kegiatan Penyusunan Peta Jalan Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta mengadakan pertemuan dengan jajaran Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah.
Kakanwil Kemenhan Sulteng, Mangatas Nadeak, menyampaikan bahwa kunjungan Wamenkumham ini menegaskan sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pertahanan negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Kehadiran Wamenham merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah, khususnya terkait konflik agraria yang selama ini menjadi tantangan besar di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Wamenham di Bumi Tadulako. Ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng siap mendukung penuh upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan konflik agraria yang selama ini menjadi perhatian publik.
“Kami siap mengambil peran aktif dalam memperkuat pendekatan hukum dan HAM di Sulawesi Tengah, termasuk melalui sinergi lintas instansi dan pendampingan hukum bagi masyarakat terdampak,” tutur Rakhmat Renaldy.
Rangkaian kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan isu-isu HAM dan konflik agraria di wilayah Sulawesi Tengah, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. */JEF
