TANAMODINDI, MERCUSUAR — Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menerima kunjungan dari organisasi kemanusiaan asal Prancis, Humainement Concernes (HC). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas bencana yang hingga kini belum memperoleh tempat tinggal layak pascabencana 2018 silam.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon. Presly menjelaskan, kunjungan NGO HC merupakan tindak lanjut dari rencana mereka untuk membantu pembangunan huntap.
“Masih ada sejumlah data penyintas yang belum mendapatkan huntap. NGO HC menawarkan bantuan pembangunan huntap, namun dengan catatan penyediaan lahan akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Palu,” ungkap Presly, Jumat (22/8/2025).
Meski masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sulawesi Tengah telah berakhir per 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Palu terus berupaya memenuhi hak dasar para penyintas, termasuk melalui kerja sama dengan mitra internasional seperti HC.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kemungkinan lokasi pembangunan huntap, di antaranya Kelurahan Duyu dan Kelurahan Petobo, yang telah dilakukan proses pembersihan lahan (clearing). Wilayah-wilayah ini dinilai memiliki potensi untuk segera dimanfaatkan jika aspek teknis dan administratif telah terpenuhi.
“Hal ini akan kembali dibahas lebih lanjut pada Senin atau Selasa mendatang dengan melibatkan sejumlah OPD terkait, untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan teknis atas partisipasi dari HC dalam pembangunan huntap,” tambah Presly.
Wali kota menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen dari NGO HC dalam membantu masyarakat Kota Palu. Ia menegaskan, pemerintah kota membuka pintu bagi segala bentuk kerja sama internasional yang mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan dasar warganya.
“Pemerintah Kota Palu menyambut baik dukungan dari mitra internasional seperti HC. Kami terbuka terhadap setiap inisiatif yang mempercepat pemenuhan hak-hak dasar penyintas bencana, terutama dalam penyediaan hunian yang layak dan aman,” ujar wali kota.
Melalui langkah ini, diharapkan percepatan pemulihan pascabencana di Kota Palu terus berlanjut, dan tidak ada lagi penyintas yang terabaikan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi jangka panjang. UTM
