BIROBULI UTARA, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, memimpin langsung Rapat Kerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Best Western Coco Palu, Kamis (23/1/2025). Rapat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis menghadapi tantangan tahun mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota, dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah, Irmayanti Pettalolo, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, serta lurah se-Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, mengapresiasi tingkat kehadiran peserta yang mencapai 90 persen dan menyoroti pentingnya budaya disiplin waktu. Ia menyebut, ketepatan waktu ini merupakan sinyal positif dari upaya bersama untuk meningkatkan efektivitas kerja, sekaligus berharap agar budaya ini menjadi kebiasaan yang terus dijaga.
Rapat kerja kali ini difokuskan pada evaluasi menyeluruh atas hasil-hasil rapat kerja yang telah dilakukan sebelumnya oleh masing-masing OPD. Wali Kota menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai sarana untuk memperkuat konsep kerja, kerangka berpikir, dan tanggung jawab setiap OPD. Ia berharap agar seluruh peserta dapat menyamakan pemahaman terkait tugas dan fungsi masing-masing, sehingga hasilnya memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Palu.
Dalam arahannya, wali kota menegaskan, tahun 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja. Ia meminta seluruh OPD untuk meninjau kembali tugas pokok dan fungsi mereka, termasuk tanggung jawab tambahan yang melekat pada jabatan masing-masing. Evaluasi ini juga harus mencakup program internal maupun eksternal, terutama 35 program prioritas Pemerintah Kota Palu yang terbagi dalam enam agenda besar, yaitu pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, pembangunan kota, ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan dasar.
Wali kota juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam perencanaan anggaran, dengan menekankan agar budaya “copy-paste” dalam penyusunan anggaran segera dihilangkan. Menurutnya, belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif, mengingat tantangan besar di tahun 2025, seperti beban tambahan akibat masuknya pengeluaran untuk PPPK ke dalam APBD. Ia menekankan, belanja pegawai harus dikelola dengan bijak agar tidak membebani keuangan daerah.
Selain itu, wali kota berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang proporsional. Ia percaya, TPP yang layak akan mendorong kinerja pegawai menjadi lebih produktif dan optimal. Evaluasi juga ditekankan pada relevansi perencanaan program yang akan dilaksanakan, dengan pesan agar setiap program direncanakan secara cermat sejak awal untuk memastikan manfaatnya sesuai kebutuhan masyarakat.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momen penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki performa, mengevaluasi capaian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tahun 2025. Wali Kota menegaskan bahwa setiap elemen pemerintahan harus bekerja secara terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Ia menutup arahannya dengan menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, mengingat masa jabatannya yang hampir selesai. RES
