Wali Kota Pangkas Usulan Anggaran Tidak Rasional

ilustrasiii

TANAMODINDI, MERCUSUAR- Wali Kota  Palu, Hidayat kembali melakukan pemangkasan anggaran yang menurutnya tidak rasional, wali kota memangkas usulan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak rasional, realistis dan proporsional dalam APBD perubahan tahun 2019.

Satu persatu OPD Kota Palu dibedah program kegiatan dan anggaran yang diusulkan dalam penggunaan dana alokasi khusus (DAK) penanganan pascabencana alam, melalui asistensi finalisasi perubahan anggaran Kota Palu tahun 2019, yang bertempat di ruang kerja wali kota, Minggu (4/8/2019).

Pada rapat finalisasi perubahan anggran APBD 2019 yang dihasilkan berupa perubahan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) Kota Palu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Palu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu oleh wali kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) Kota Palu.

Hidayat mengatakan, untuk pendekatan rasional, realistis, dan proporsional dalam melakukan asistensi dan finalisasi perubahan anggaran, yang terbesar adalah pemangkasan anggaran pada Dishub yakni Rp1,19 miliar lebih yang berasal dari 9 program dan 26 kegiatan.

Sementara, kata Hidayat, anggaran BPBD Palu diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin untuk operasional kegiatan ang mengarah kepada percepatan verifikasi dan validasi kepemilikan tanah dan bangunan pascagempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Untuk program di Balitbangda Palu dari lima program yang diusulkan dengan 23 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp260,9 juta, sedangkan untuk DPPPA Palu mengusulkan tujuh program dan 25 kegiatan didapatkan efisiensi anggaran sebesar Rp 142,56 Juta.

Menurut Hidayat semua program kegiatan ini kedepan dengan melakukan efisiensi dari hasil rasionalisasi anggaran perubahan akan diarahkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan prioritas pada penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu, pelayanan dasar, dan infrastruktur yang dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat. ABS

Pos terkait