Wali Kota Tegaskan Kemandirian Daerah dan Efisiensi Anggaran

Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin langsung Rapat Kerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (4/3/2025). FOTO: DOK HUMAS PEMKOT

TANAMODINDI, MERCUSUAR – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin langsung Rapat Kerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (4/3/2025). Rapat ini menjadi agenda strategis, mempertemukan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pertama kalinya, setelah pelantikan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia pada 20 Februari 2025 lalu.

Wali kota dalam sambutannya menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah, serta menekankan bahwa Palu tidak bisa terus bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menyoroti sinyal kuat dari pelaksanaan retreat yang dilakukan pemerintah pusat terkait dinamika global, yang menjadi peringatan bagi seluruh jajaran daerah agar lebih cermat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Wali kota menjelaskan, efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat akan berdampak langsung pada daerah, terutama melalui skema reward bagi daerah yang baru menjabat. Dengan demikian, daerah yang mampu mengelola anggarannya secara efektif akan mendapatkan insentif, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan daerah dalam merealisasikan visi dan misinya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, wali kota menyoroti rencana pemerintah pusat dalam menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan komposisi 50 persen Transfer ke Daerah (TkD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 30 persen. Untuk itu, ia meminta seluruh OPD melakukan rasionalisasi terhadap potensi pendapatan, agar target PAD dapat dicapai secara lebih realistis dan berkelanjutan.

Selain aspek fiskal, wali kota juga menekankan pentingnya penyelarasan visi pemerintah daerah dengan Asta Cita Presiden, yang mencakup 53+35 program prioritas nasional. Ia meminta agar seluruh OPD memastikan setiap kebijakan dan program kerja yang dijalankan tetap selaras dengan agenda nasional, sehingga pembangunan daerah berjalan harmonis dalam kerangka besar Visi Indonesia Emas 2045.

Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperkuat layanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing. RES

Pos terkait