PALU, MERCUSUAR – Warga masyarakat Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, mengadukan PT Mahligai Artha Sejahtera ke DPRD Sulteng dan diterima Wakil Ketua Komisi III, Muh. Masykur, Rabu (8/8/2018).
Kepala Desa Buleleng, Alias Lasangka, menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya akibat aktifitas pertambangan yang dilakukan PT. Mahligai Artha Sejahtera. Sejak tahun 2010 PT. Mahligai mengantongi izin ekpslporasi dari Bupati Morowali dengan luas 1016 ha tanpa diketahui oleh masyarakat. Sementara di lokasi yang sama juga Badan Pertanahan Morowali menererbit sertifikat tanah warga.
Alias Lasangka menjelaskan, pada 2012, Bupati Morowali menerbitkan izin operasi produksi dengan luas 514 ha, dengan SK Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/IV/2012. Peningkatan Izin OP juga tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sementara Jufri, mantan Kades menuturkan, pada tahun 2015 PT. Mahligai Artha Sejahtera kembali melakukan pertambangan di lokasi yang sama. Lokasi aktivitas ini menyerobot lahan sertifikat masyarakat yang terbit di tahun 2011. Pihak perusahaan mengingkari banyak perjanjian yang disepakati dengan warga, termasuk perjanjian kompensasi atas pinjam pakai lahan milik warga seluas 25 ha.
Namun kata dia, tahun 2016 setelah warga lakukan pengukuran di lapangan ternyata ditemukan lahan yang diambil oleh PT Mahligai Artha Sejahtera bertambah 13 ha menjadi 38 ha. Padahal didalam perjanjian kompensasi dengan masyarakat hanya seluas 25 ha. Sehingga ketambahan lahan yang tidak di kompensasi seluas 13 ha.
Terkait masalah ini, Masykur mendesak kepada aparat kepolisian agar bertindak lebih adil dan tidak berat sebelah. “Mengkriminalisasikan warga sama saja dengan menjadikan praktek hukum tajam ke bawah tumpul ke atas,” ujarnya.
Maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Mahligai Artha Sejahtera seperti kerusakan lingkungan, masuk di kawasan hutan tanpa izin, Masykur meminta kepada Gubernur melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi atas operasi PT. Mahligai Artha Sejahtera.
“Selanjutnya setelah ini kami akan agendakan melalui pimpinan komisi untuk menyiapkan pertemuan bersama dengan pihak ESDM dan BLH sebelum melakukan tinjauan lapangan,” tandasnya. FIT
