PALU, MERCUSUAR – Konsorsium Non-Government Organization (NGO) melalui Locally Led Disaster Preparedness and Protection (LLDPP) Project yang bergerak di Kabupaten Sigi, menggelar Workshop Standar dan Prinsip Kemanusiaan, di salah satu hotel di Kota Palu, Selasa (14/9/2021).
Pada kegiatan yang diinisiasi ADRA Indonesia tersebut, diikuti sejumlah peserta yang merupakan representasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di daerah, seperti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), NGO, serta akademisi dan praktisi media.
Perwakilan Project Manager LLDPP, Ayang Susatya menyebutkan, workshop tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari Pelatihan bertajuk sama yang dilaksanakan di tiga lokasi di Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu.
Pada pelatihan sebelumnya, para peserta diberikan konsep dasar manajemen bencana, di antaranya paradigma kebencanaan, aktor-aktor kemanusiaan, tugas dan fungsi kelembagaan di kebencanaan, standar dan prinsip kemanusiaan serta aplikasinya di kebencanaan.
“Harapan kita, kita akan mencoba mengupas kembali pembelajaran dan praktik baik yang ada di dalam proses penanggulangan bencana, lalu disinkronkan dengan pemahaman kita terkait apa itu klaster. Lalu kita hubungkan dalam struktur penanganan darurat bencana,” jelas Ayang.
Sementara itu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Sigi, Andi Ilham dalam menyampaikan sambutan Bupati berharap, workshop tersebut dapat menghasilkan output yang dapat dianfaatkan salah satunya dalam pengelolaan data dan informasi kebecnanaan, yang sesuai dengan standar dan prinsip kemanusiaan.
“Mengingat kompleksnya penanganan bencana, maka diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat. Hal itu diperlukan agar bencana dapat ditangani secara terarah dan terpadu,” ujarnya.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sigi, Asrul Repadjori menambahkan, saat ini standar dan prinsip kemanusiaan dalam penanggulangan bencana sangat penting untuk dicetuskan, sehingga pada saat terjadi bencana setiap sektor yang terlibat dapat mengetahui masing-masing tugas dan fungsinya.
“Sehingga setiap terjadi bencana siapa yang melakukan apa itu jelas, hal-hal yang disiapkan apa saja. Kalau misalnya terjadi longsor apa yang disiapkan dari awal, begitu juga kalau terjadi banjir, gempa bumi putting beliung, kebakaran hutan, semua harus jelas. Kalau tidak jelas, maka masyarakat tidak akan terlayani dengan baik. Meskipun yang namanya bencana pasti banyak yang kurang. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang sangat baik, untuk dijadikan landasan dalam peanganan kebencanaan di Kabupaten Sigi,” pungkas Asrul. IEA
