PALU, MERCUSUAR – Salah satu bagian yang menjadi perhatian umum pada pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu adalah rencana memangkas jumlah eselon pada lembaga-lembaga pemerintahan.
Pemangkasan tersebut dinilai dapat menimbulkan beberapa dampak positif, salah satunya adalah dapat mewujudkan percepatan dalam pelayanan pemerintah.
Demikian dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulteng, Dr Hasanuddin Atjo, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/10/2019).
Dia juga menilai jika pemangkasan jumlah eselon menjadi eselon I dan II di tingkat pusat serta eselon II dan III di tingkat daerah dilaksanakan, maka akan membuat seleksi ASN yang mengisi jabatan tersebut semakin ketat. “Karena jabatan yang diisi berkurang, sehingga seleksinya semakin ketat,” katanya.
Selain itu, pemangkasan eselon juga mendorong para ASN untuk meningkatkan kualitas masing-masing. Hal itu karena jabatan eselon dibawahnya yang berubah menjadi jabatan fungsional yang menekankan pada keahlian (skill), pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude). “Memang yang memiliki skill, knowledge dan attitude bagus itu yang akan terpilih, tidak mengedepankan pada kepangkatan,” tegasnya.
Hal itu menurutnya akan membuka kesempatan dan memacu para ASN yang memiliki kemampuan lebih dan mampu berinovasi dan beradaptasi dengan cara-cara kerja baru, untuk ikut berkompetisi. Sedangkan yang tidak dapat berubah dan hanya memilih bertahan dengan zona nyaman akan tereliminasi. “Itu sudah menjadi konsekuensi, sehingga orang-orang berpacu dengan sebuah perubahan. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, punya posisi strategis luar biasa, kalau SDM tidak dibenahi sejak dini tentu akan jadi persoalan. Kita harus bisa update, adaptif dan inovatif terhadap perubahan yang terjadi, jadi kalau ASN tidak mengasah tiga hal tadi maka dia akan tereliminir,” katanya.CR1
