BESUSU TIMUR, MERCUSUAR – Koordinator Posko Menangkan Pancasila (PMP) Sulawesi Tengah, Azman Asgar mengatakan, dugaan kebocoran pendapatan daerah yang disampaikan oleh salah seorang anggota legislatif DPRD Provinsi Sulteng, Moh Masykur, mestinya tidak perlu ditanggapi reaktif oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola.
Pasalnya kata dia, adanya dugaan kebocoran pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) tersebut harus ditelusuri. Menurut Azman, bagaimanapun, sebagai perwakilan rakyat yang mempunyai fungsi pengawasan, sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengawasi setiap kebijakan dari pihak eksekutif.
“Tentunya mereka (DPRD) juga punya bukti data tentang kebocoran di sektor PBBKB tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, adanya dugaan kebocoran pendapatan daerah yang ditaksir bernilai miliyaran rupiah tersebut, tidak bisa diasumsikan sebagai “serangan” buat pihak eksekutif, namun sebaliknya harus menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah.
Gubernur kata dia, mestinya harus lebih membuka diri dengan masukan maupun kritikan. Hal ini menurutnya, bisa membuat Pemerintah Sulteng, khususnya instansi yang terkait, untuk segera melakukan kroscek kembali, soal pendapatan sampai dengan adanya kebocoran yang dimaksud.
Azman mengatakan, bagaimanapun, Sulteng bisa lebih maju, jika ada sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif. Menurutnya, semua pihak tidak bisa melihat persoalan kebocoran tersebut dalam kacamata “kepentingan” partai atau caleg yang akan bertarung, tapi ini soal kemandirian dan peningkatan PAD kita, di mana masyarakat Sulteng kata dia, tidak melihat latar belakang partai dan sebagainya.
“Jika berkaca dari pengalaman kemarin soal Participating Interest (PI) 10 persen di sektor migas, awalnya Gubernur juga mengatakan “asbun” terhadap anggota legislatif, walaupun pada akhirnya eksekutif menerima itu sebagai keharusan yang harus dijalankan, sebagai mandat konstitusi dan juga penambahan pendapatan daerah di sektor migas,” tutupnya. JEF/*
