JAKARTA, MERCUSUAR – Aliansi Rakyat dan Buruh Bersatu (ARUS) Morowali akhirnya menggelar unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Rabu (18/4/2018).
Asnan As’ad selaku koordinator bersama puluhan massa berorasi selama kurang lebih 2 jam di depan kantor KPK, dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian.
ARUS Morowali masih dalam tuntutannya mendesak agar KPK RI segera turun melakukan proses penyelidikan serta penyidikan dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten mega tambang tersebut.
Tiga tuntutan utama yang disuarakan, yakni mendesak KPK untuk segera melakukan tindakan tegas dalam pemeriksaan terhadap Pemerintah Kabupaten Morowali terkait wilayah hutan dan sumber daya alam berdasarkan penerbitan, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukan wilayah yang diterbitkan IUP pertambangan nikel, penyalahgunaan jaminan kesungguhan investasi, penyalahgunaan dana jaminan reklamasi, penerbitan IUP di atas lahan kontrak karya PT Vale Indonesia.
Tuntutan lainnya adalah KPK agar segera melakukan audit, pengusutan, penyelidikan dan penyidikan serta penindakan dugaan praktek korupsi terhadap pembebasan tanah dan mekanisme ketimpangan agraria.
Sementara, tuntutan ketiga yang sempat menjadi berita seksi beberapa waktu lalu adalah mendesak KPK agar segera turun melakukan pemeriksaan terhadap Pemkab Morowali atas pelantikan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan narapidana tipikor yang dilakukan oleh Bupati Morowali bulan Agustus 2017 lalu.
Asnan menjelaskan, kedatangan mereka ke KPK mendapatkan respon baik dan menerima tuntutan teraebut serta akan melakukan tindakan sesegera mungkin sesuai data-data yang diterima dari hasil laporan tersebut. BBG
