MOROWALI, MERCUSUAR – Persoalan aktivitas bongkar muat di lingkungan PT Indonesian Green Industrial Park (IGIP) dan PT ATI menjadi sorotan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Lokal Sambalagi bersama Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPC APBMI) Kabupaten Morowali.
Sorotan tersebut mencuat seiring adanya perubahan manajemen di PT IGIP, yang disebut berdampak terhadap keberlanjutan pola kerja sama bongkar muat, yang sebelumnya telah berjalan antara perusahaan dan PBM Lokal Sambalagi selama kurang lebih satu tahun.
Ketua Bidang Terminal Khusus DPC APBMI Kabupaten Morowali, Masri Sumendeo mendorong adanya forum resmi yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk KUPP Kelas III Bungku atau penyelenggara pelabuhan sesuai kewenangannya.
“Kami tidak menolak investasi. Kami justru ingin investasi berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi daerah. Yang kami minta sederhana, persoalan bongkar muat ini diselesaikan melalui forum resmi dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Jangan sampai kepentingan usaha lokal justru tidak mendapatkan kepastian,” ujar Masri, Sabtu (26/9/2026).
Masri mengatakan, keterlibatan otoritas pelabuhan menjadi penting karena persoalan yang dibahas berkaitan dengan aktivitas bongkar muat dan kepelabuhanan.
Ia menilai, forum resmi dapat menjadi ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan persoalan masing-masing secara terbuka, baik manajemen PT IGIP, PBM Lokal Sambalagi, DPC APBMI Morowali maupun KUPP Kelas III Bungku atau penyelenggara pelabuhan.
“Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada komunikasi antarperusahaan. Kalau menyangkut kegiatan bongkar muat dan kepelabuhanan, tentu harus ada ruang untuk melibatkan pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
Masri juga meminta PT IGIP kembali membuka ruang dialog dengan PBM Lokal Sambalagi, untuk mencari titik temu terkait keberlanjutan kegiatan bongkar muat.
Langkah tersebut dinilai penting, agar pelaku usaha lokal memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara operasional perusahaan tetap dapat berlangsung tanpa terganggu oleh persoalan yang belum menemukan penyelesaian.
Masri menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut diselesaikan melalui tekanan ataupun tindakan yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Morowali. Menurutnya, jalur dialog dan penyelesaian berdasarkan aturan tetap menjadi pilihan yang didorong APBMI. TAR
